Menyiapkan Angkatan Muda Palembang untuk Menyambut Bonus Demografi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Indonesia sebagai negara berkembang akan memasuki usia keemasanya atau yang sering disebut dengan bonus demografi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030.

Bonus Demografi yang dimaksud yaitu ketika negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia Produktif dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia tahun 2010 menunjukkan dependency ratio (rasio ketergantungan) Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 dependency ratio menurun menjadi 48,6. Angka dependency ratio ini akan semakin kecil lagi pada tahun 2020 hingga 2030, dan akan tercipta bonus demografi.

Data terakhir pada tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat 128,3 juta orang angkatan kerja, tetapi kesempatan kerja hanya 120,85 juta orang (kompas 10/10/2015), tentu ini menjadi persoalan besar, jika tidak mampu diatasi. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah selayaknya tidak sekedar berbicara kuantitas (jumlah) namun harus juga berbicara kualitas (mutu) dalam program persiapan angkatan kerja produktif ini.

Berbagai fasilitas yang disedikan pemerintah guna mendorong pertumbuhan angkatan kerja yang siap dan sesuai dengan keinginan pasar, juga harus memiliki basis pemberdayaan. Basis pemperdayaan ini dimaksudkan, bukan hanya menyediakan angkatan muda yang siap kerja, namun juga siap berwirausaha guna menciptakan peluang kerja yang ada.

Dengan demikian, jenjang selisih antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja dapat diatasi dengan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui industri-industri kreatif yang ada. 

Dalam kerangka menyambut bonus demografi hendaknya semua pihak juga turut berperan, meski hal tersebut adalah kewajiban dari visi pemerintah. Berbagai lembaga pendidikan, Pengusaha, organisasi massa, dan berbagai kelompok-kelompok yang concern terhadap pemberdayaan sumberdaya masyarakat harus bergerak secara bersama-sama.

Gerakan yang berkesinambungan ini diharapkan, bisa mendorong kesiapan angkatan kerja yang produktif. Berbagai program yang dicanangkan pemerintah melalui program kebersihan, peningkatan gizi, imunisasi, beasiswa, program-program pelatihan, dan berbagai hal lainnya seyogyanya melibatkan peranan masyarakat, sehingga pemerintah sebagai fasilitator tidak bergerak terlalu jauh dengan menjadi pelaku dilapangan, sehingga akan menimbulkan ketimpangan antara peranan dan tugasnya.

Palembang Menyambut Bonus Demografi

Angka kemiskinan kota Palembang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2016 berjumlah 12,93 persen, sedangkan terdapat 9, 52 persen Penduduk dalam usia produktif menganggur, tentu saja hal ini menjadi problem serius ditengah gencarnya pembangunan kota Palembang.  

Dalam menghadapi bonus demografi ini maka ada beberapa hal strategis yang harus dilakukan yaitu pertama, membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, Pemerintah harus mendongkrak potensi penduduk usia produktif terutama anak muda agar kualitas yang mampu bersaing di pasar Internasional dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan yang merata, sehingga bisa kreatif dan menciptakan lapangan kerja sendiri. 

Kedua, Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah harus memiliki strategi pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan berkelanjutan bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Oleh karena itu, kapasitas tenaga kerja yang ada dipasar kerja harus ditingkatkan, diantaranya dengan menyediakan pos anggaran untuk mendukung berbagai pelatihan guna memaksimalkan potensi dan keretampilan masyarakat yang berbasis pemberdayaan.

Ketiga, Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, Bonus Demografi harus dipersiapkan pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran di berbagai bidang untuk menampung sekitar 70 persen penduduk usia kerja di tahun 2020-2030. Diharapkan pula Pemerintah dapat terus menggenjot industri padat karya, pertanian, industri kreatif serta industri mikro, kecil dan menengah. 

Keempat, Memperkuat Investasi di bidang Kesehatan. Besarnya jumlah tenaga kerja harus diimbangi pula dengan meningkatkan jumlah fasilitas sosial dan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan poliklini . Selain itu, Pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas lain seperti pengadaan obat dengan harga terjangkau, Jaminan sosial  kesehatan bagi tenaga kerja, sanitasi lingkungan yang baik dan sehat. 

Dengan persiapan yang matang, dan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat pada semua tingkatan, maka dengan sendirinya kita sedang menyiapkan era keemasan untuk kemajuan kota Palembang. Bukankah masyarakat yang maju, sejahtera, dan sehat, adalah indikator keberhasilan daerahnya, dan daerah yang maju dengan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi adalah bagian dukungan kemajuan suatu bangsa?

Penulis: Hernoe Roesprijadji, Tokoh Inspirasi Kaum Muda Palembang

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement