Warga OI Waspada Praktik Perdagangan Orang

TIMESINDONESIA, INDRALAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan, H. Ishak Mekki yang juga Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sumsel mengingatkan masyarakat Ogan Ilir akan bahayanya praktik perdagangan orang (human trafficking) yang telah terjadi akhir-akhir ini.

Pernyataan Wagub ini disampaikan pada kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Gedung LPMP Indralaya, Ogan Ilir, Senin (17/4/2017).

Menurut Ishak, Pemerintah Provinsi serius dalam mengantisipasi terjadinya praktik trafficking tersebut. Itulah sebabnya gelar sosialisasi ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se Sumsel termasuk di OI ini.

“Kegiatan ini penting agar masuarakat tahu akan bahayanya human trafficking tersebut,” kata Ishak di acara yang dihadiri seluruh perwakilan elemen masyarakat, para camat, kades dan lurah se Kabupaten OI.

Nampak hadir pada pembukaan sosialisasi ini sekda Ogan Ilir H Herman SH MSi, Kepala BNN Ogan Ilir AKBP H Abdul Rahman ST, dan Ketua MUI Ogan Ilir H Muksin Qorie.

“Baik sebagai Wakil Gubernur maupun sebagai Ketua GT-PPTPPO, saya sangat menyambut baik Pemkab OI yang sudah mendukung kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang," tegasnya.

Ishak mencatat, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh gugus tugas tindak pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Sumsel dengan korban 15 orang. "Seperti tahun 2015 sebanyak 4 kasus dengan korban 7 orang, tahun 2016 sebanyak 5 kasus dengan korban 8 orang dan tahun 2017 sebanyak 1 kasus dengan korban 2 orang," paparnya.

Penyebabnya bisa terjadi karena kemiskinan, terbatasnnya lapangan pekerjaan, terlalu percaya kepada agen atau perekrut dan lainnya. Di samping itu, masalah pelakunya sendiri biasanya orang terdekat (orang tua, paman, kenalan) dan germo atau mucikari.

Mereka juga melakukan modus dengan berbagai cara seperti pengiriman tenaga kerja, duta seni dan budaya, perkawinan pesanan, pengangkatan anak, pemalsuan dokumen (KK/KTP), kerja paksa, penculikan dan lainnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement