Indonesia Positif Ketahanan Informasi Pendidikan

Fisip Unirow Bahas Etika Komunikasi Politik

Sabtu, 15 April 2017 - 18:35 | 97.06k
Narasumber dan akademisi berfoto bersama usai pelaksanaan seminar nasional mengenai etika komunikasi politik dan call paper di aula lantai III Perpustakaan  Universitas Ronggolawe, Tuban, Sabtu (15/4/2017). (Foto: ajp.TIMES Indonesia)
Narasumber dan akademisi berfoto bersama usai pelaksanaan seminar nasional mengenai etika komunikasi politik dan call paper di aula lantai III Perpustakaan Universitas Ronggolawe, Tuban, Sabtu (15/4/2017). (Foto: ajp.TIMES Indonesia)
FOKUS

Ketahanan Informasi Pendidikan

TIMESINDONESIA, TUBAN – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Ronggolawe (Unirow) Tuban, Jawa Timur menggelar seminar nasional dan call paper Sabtu (15/4/2017) di aula lantai III Perpustakaan kampus setempat.

Hadir sebagai pembicara Prof Burhan Bungin, Guru Besar Ilmu Komunikasi; Komisoner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Hardly Stefano Fenelon Pariela; dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unirow Tuban, Satya Irawatiningrum.

Fisip-Unirow-B5hIGo.jpg

Narasumber dan akademisi berfoto bersama usai pelaksanaan seminar nasional mengenai etika komunikasi politik dan call paper di aula lantai III Perpustakaan  Universitas Ronggolawe, Tuban, Sabtu (15/4/2017). (Foto: ajp.TIMES Indonesia)

Dalam kegiatan ini juga berkumpul para praktisi ilmu komunikasi dan politik dari empat provinsi. Diantaranya dari Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jawa Tengah, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, STIKOSA AWS Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, STAIN Kediri, Universitas Merdeka Madiun, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Darusalam Gontor Ponorogo, dan Universitas Negeri Surabaya.

Dalam seminar tersebut para pemateri membahas etika komunikasi politik di Indonesia.

Prof Burhan Bungin mengatakan saat ini, politik tak luput dengan citra. Menurut dia, citra itu gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. 

Sedangkan citra politik didefinisikan sebagai strategi suatu partai politik, politisi, kepala Negara, kepala daerah untuk membangun gambaran positif diri. 
Citra politik sangat berkaitan dengan berbagai macam identitas seorang tokoh politik dan tokoh pemerintahan. Sedangkan citra politik juga merupakan rangkaian atribut yang diberikan oleh pihak luar untuk membentuk citra tertentu atas suatu entitas seorang tokoh politik dan tokoh pemerintahan

"Pencitraan yang dikonstruksi ini sangat penting dalam mengendalikan kemauan pencipta pencitraan, karena pencitraan dilakukan oleh seorang tokoh. Ketika pencitraan itu dimaknakan oleh masyarakat sebagaimana kemauan pembuat pencitraan, maka sesungguhnya yang terjadi adalah kesadaran semu terhadap realitas semu yang digambarkan melalui media sebagai suatu hiper-realitas atau pseudorealistis,’’ katanya.

Dia menuturkan, strategi-strategi konstruksi sosial pencitraan tersebut disebarkan melalui media-media mainstream maupun melalui media sosial.

Pria yang menjadi guru besar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya itu menjelaskan, saat ini hoax menjadi salah satu ancaman. Menurutnya The Social Construction of public administration (SCoPA) dalam praktek komunikasi politik, merupakan sebuah proses secara keseluruhan dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. 

Negara-negara yang baru belajar berdemokrasi dan berkomunikasi seperti Indonesia, jauh lebih rumit, bila dibandingkan dengan negara-negara demokrasi murni.

Ada dua pilihan yang harus diambil oleh negara, yaitu mencengkram sekuat-kuatnya kebebasan media dan mengatur perkembangan penggunaan teknologi di kalangan warga negara, seperti RRC-Bejing, atau melepaskan sama sekali perkembangan teknologi di kalangan warga Negara, agar masyarakat belajar sendiri terhadap literasi media.

"Kedua cara itu sama-sama mengandung resiko. Pertama pengalaman negara-negara yang menerapkan kebijakan represif terhadap media, contohnya RRC-Bejing, menyebabkan masyarakat menjadi terpenjara. Walaupun kemajuan ekonomi dapat diciptakan oleh negara, namun warga negara merasa kebebasan selalu dibayangi oleh pemerintah," ucapnya.

"Kedua membebaskan warga negara menggunakan teknologi (media) yang membuat masyarakat berkembang bersama berbagai aspek komunikasi (media), negara semakin sulit mengontrol masyarakat dan media menjadi alat kapitalis yang senantiasa mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat," tuturnya.

Prof Burhan Bungin menambahkan, selain harus membuat pilihan-pilihan di atas, negara juga harus menghadapi efek Hoax sebagai akibat communication jammed yang berlangsung di masyarakat.  

Communication jammed disebabkan karena komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi serta communication traffic (lalu lintas komunikasi) yang sangat rumit. Kondisi ini menyebabkan mudah bermunculan berita-berita hoax sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana namun menjadi musuh masyarakat dan Negara.

Sementara itu, para praktisi komunikasi dari berbagai universitas turut memaparkah hasil penelitiannya. Makalah tersebut nanti akan dibukukan menjadi sebuah prosiding.

Dekan Fisip Unirow Satya Irawatiningrum mengatakan, kegiatan ini adalah bagian proses tanggung jawab seorang akademisi.

"Jadi membuat penelitian lalu menuliskan dan mempresentasikan sudah menjadi tanggungjawab akademisi," katanya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : AJP-3 Editor Team
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES