Dewan Pamekasan Akan Selidiki Pengadaan Obat di Dinkes

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi D DPRD Pamekasan akan menyelidiki pengadaan obat-obatan yang disebarkan ke sejumlah Puskesmas di Pamekasan oleh Dinas Kesehatan. Pasalnya, banyak ditemukan jenis obat-obatan yang kadaluwarsanya singkat. Selain itu, sumber pendanaan pembelian obat-obatan diduga tumpang tindih antara dana dari APBD dan dana kapitasi melalui APBN.

Muhammad Sahur, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan saat inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa Puskesmas, Rabu (29/3/2017) menemukan kejanggalan soal obat-obatan. Temuannya yaitu masa berlakunya obat-obatan yang sudah hampir kedaluwarsa dan obat-obatan yang kapitasi dan non kapitasi. 

"Saya temukan ada obat-obatan yang masa berlakunya hanya setahun. Ini perlu diselidiki bagaimana proses pengadaannya," terang Muhammad Sahur.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini menambahkan, obat-obatan yang masa berlakunya pendek harganya lebih murah dibandingkan dengan yang jangka panjang. Padahal, pengadaan obat-obatan di seluruh Puskesmas di Pamekasan setiap tahunnya lebih dari Rp 2 miliar. 

"Saya butuh transparansi terkait dengan pengadaan obat-obatan ini kawatir ada permainan dan tumpang tindih anggaran," imbuhnya. 

Untuk itu, Komisi IV DPRD Pamekasan akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan penjelasan. Baik pada proses pengadaannya, maupun sistem penyerapan obat-obatan oleh masing-masing Puskesmas. Selain itu, DPRD Pamekasan akan meminta data kunjungan pasien di setiap Puskesmas kaitannya dengan obat-obatan yang diberikan kepada pasien, baik yang gratis maupun yang berbayar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement