Bansos Disalurkan Non Tunai, Ini Kata Warga Kepulauan Seribu

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai juga menyasar wilayah Kepulauan. 

Setelah Provinsi Kepulauan Riau, kini giliran warga Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang menikmati bansos PKH non tunai tersebut. 

Sebanyak 545 keluarga penerima manfaat (KPM) terdaftar dalam program yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini. Tidak kurang Rp1,03 miliar dikucurkan pemerintah khusus PKH Non Tunai di Kepulauan Seribu. 

Untuk diketahui, total keseluruhan bansos yang disalurkan mencapai angka Rp2,9 miliar, terdiri dari PKH Non Tunai, beras sejahtera, bansos disabilitas, dan bansos lanjut usia. Sementara total keseluruhan bansos untuk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar dan total KPM yang menerima ada sejumlah 53.124.

Khusus penyaluran di Kepulauan Seribu, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama BRI dengan menggunakan fasilitas Teras Kapal BRI dalam penyalurannya. 

"Tidak perlu antre, kalau bansos cair tinggal ke atm saja," ungkap Sumiati (36) warga Kepulauan Seribu yang menerima PKH Non Tunai dalam siaran pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI.

Dikatakannya, meskipun canggung tapi ia berniat untuk belajar menggunakan kartu kombo tersebut. Selain praktis, penggunaan ATM dirasa jauh lebih modern dan keren ketimbang harus antre di kantor pos. 

Menurutnya, bansos yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat bagi keluarganya yang jauh dari kata sejahtera. Penghasilan suami yang cuma nelayan dinilai tidak mencukupi lantaran semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. 

"Kalau lagi bagus dapat Rp80.000 setiap kali melaut. Tapi kalau cuaca buruk, tidak ada penghasilan sama sekali sehingga harus mengutang ke tetangga atau warung," terang ibu dua orang anak ini. 

Ungkapan senada juga disampaikan warga Pulau Pramuka lainnya Saniah (37). Ia mengungkapkan skema non tunai sangat memudahkan warga yang ingin mengambil bansos dari pemerintah. 

Menurutnya, sistem tunai yang selama ini berlangsung cukup merepotkan karena warga harus mengantre panjang, sementara petugas di Kantor Pos terbatas. "Belum lagi kalau bawa anak dan berdesak-desakan," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sistem penyaluran yang telah terintegrasi dengan perbankan ini dapat menyalurkan bantuan sosial dan subsidi lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran. 

"Skema non tunai ini juga bertujuan untuk mengajak KPM mulai belajar menabung," ucap Khofifah dalam penyaluran simbolis PKH Non Tunai di Balai Warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Kartu Keluarga Sejahtera, kata Khofifah dilengkapi dengan e-wallet, sehingga memungkinkan kartu itu digunakan untuk berbagai program sosial maupun subsidi. Dengan dukungan jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari Mandiri, BNI, BRI, dan BTN ia yakin penyaluran bansos akan jauh lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan sistem tunai. 

"Jadi tidak langsung habis, warga bisa mencairkan sesuai kebutuhan, sisanya ditabung. Tidak perlu juga harus antri panjang," tuturnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement