Petani Kendeng dan Pemerintah Harus Bijaksana Selesaikan Kasus Pabrik Semen

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Polemik keberadaan pabrik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, hingga kini masih terus berlanjut. Polemik tersebut jelas harus segera diselesaikan dengan bijaksana. Semua pihak, mulai dari petani Kendeng, pihak perusahan, LSM dan pemerintah harus duduk satu meja mencari solusi yang tidak merugikan satu sama lainnya.

Diketahui, pada 5 Oktober 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi (2/08/16), sudah menerima para petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Presiden juga meminta penundaan semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.

Kawasan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, sudah siap 100 persen beroperasi dan berproduksi. Pabrik ini berada di kawasan area tambang seluas 519 hektare. Sedangkan luas lahan yang digunakan untuk pabrik ini sebesar 57 hektare. Tambang bahan baku semen di Rembang ini diperkirakan bisa mencapai 130 tahun.

Rencananya, pabrik PT Semen Indonesia akan diresmikan pada April 2017 mendatang. Namun, keputusan beroperasi atau tidaknya tergantung hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pegunungan Kendeng yang diketahui beberapa pekan ke depan.

Sementara itu, petani dari Kendeng juga masih terus melakukan aksi cor kaki di depan Istana Negara. Hal itu tidak bisa diabaikan. Harus ada solusi bijak menyelesaikan polemik pabrik Semen tersebut.

“Semua pihak harus duduk satu meja untuk mencari solusi terbaik dan bijaksana. Baik petani, perusahaan, pemerintah daerah dan pihak LSM serta pihak terkait lainnya,” jelas Chairman John Caine Center (JCC), Najib Salim Attamimi, kepada TIMES Indonesia, Sabtu (25/3/2017) menyikap polemik tersebut.

Semua pihak beber Najib, tidak harus menghadapinya dengan cara emosi dan tidak ada solusi. Semua pihak tidak harus berdasarkan pada logika 'pokoknya'. “Semua pihak harus duduk bersama mencari solusi terbaik dan bijaksana,” katanya.

Pemerintah katanya, harus berpikir nasib rakyat dan negara. Misalnya, mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu menjadi tugas utama pemerintah.

Begitu juga, pihak LSM juga harus peduli pada nasib masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. “Tidak hanya selesai pada pengawasan dan pengawalan masyarakat atau petani. Tapi, harus ada solusi konkrit, yang menguntungkan petani dan negara. Begitu langkah bijaksananya,” katanya.

Jangan sampai beber Najib, ada pihak yang menunggangi kepentingan salah satu pihak. Menunggangi pemerintah dan LSM yang akhirnya korbannya adalah rakyat atau petani di sekitar pabrik serta merugikan investor yang sudah banyak modal yang dikeluarkan.

“Karena pihak perusahaan (investor) jelas sudah berusaha dan mentaati apa yang harus lakukan untuk membangun pabrik. Seperti pengusuhan izin, Amdal dan lainnya. Perusahaan juga harus mentaati aturan dan mengedepankan lingkungan yang ada,” katanya.

Pihak LSM dan petani katanya, juga harus bersikap bijak, yakni tidak hanya sekedar menolak. Tapi harus ada solusi yang tepat dan tidak merugikan pihak lain, terutama pihak investor.

“Jika duduk satu meja untuk mencari solusi dilakukan secara efektif dan bijaksana, polemik itu akan menemukan penyelesaian terbaik dan bijak. Dan jika semua pihak bersikap demikian, tidak harus Presiden yang turun tangan. Perilaku bijak ini harus muncul dan ditumbuhkan dari semua pihak,” katanya.

Jalan utama dan bijaksana katanya, kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan. Pabrik tetap terbangun. lingkungan harus diutamakan dan petani tidak menjadi korban dan lapangan pekerjaan terealisasi, kesejahteraan akan terbangun. “Jika begitu akan mulia,” ungkapnya.

Lebih lanjut Najib menyampaikan, jika dikaji secara mendalam dan bijaksana, investor berencana untuk membangun pabrik dengan mekanisme yang sesuai dengan UU, niatnya juga ‘suci’. Yakni, untuk kesejahteraan rakyat dan membantu pendapatan negara.

“Artinya, silahkan semua pihak atau investor berinvestasi, tapi yang tetap menjaga lingkungan. Tidak merusak lingkungan dan didukung oleh warga setempat dan dirasakan warga setempat dalam sektor kesejahteraan,” katanya.

Najib juga menyarankan pihak LSM, misalnya LSM peduli lingkungan, diharapkan juga harus membuktikan kepeduliannya pada lingkungan dalam bentuk konkrit. Misalnya, harus menjadi pelopor tanam pohon atau reklamasi dan sejenisnya. “Tidak hanya menjadi pegawas tapi menjadi pelopor dalam bentuk konkrit dan nyata,” katanya.

Misalnya, apa yang telah dibuktikan dan ditorehkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengawal pemberantasan korupsi, di lingkungan ICW secara konkrit mempraktikkan dengan aksi nyata, yakni tidak korupsi dan terus melakukan pendampingan bagaimana semua pihak atau lembaga negara tidak korupsi.

“Hal itu, jelas pekerjaan dan sikap yang sangat agung dan bijaksana serta patut dicontoh oleh LSM lainnya di Indonesia. Tidak hanya sekedar mengawasi dan membela secara buta. Tapi bijaksana dalam memberikan solusi dan konkrit dalam bersikap,” katanya.

Semoga harap Najib, polemik Pabrik Semen Indonesia dengan petani itu segera terselesaikan dengan bijaksana. Tidak ada pihak yang dirugikan. “Semua pihak punya pandangan kedepan dan global,” katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement