Pemerintah Perlu Akselerasi Pemerataan Pembangunan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia yang semakin menganga mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam rangka peningkatan perekonomian nasional melalui pemerataan pembangunan.

Pasalnya, Indeks Rasio Gini Indonesia pada hari ini mencapai angka 0,42, angka kesenjangan tersebut sudah memasuki taraf yang membahayakan.

"Kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara," ungkap Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dalam acara Dialog Publik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Ia mengatakan, berdasarkan Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, negara Indonesia menempati peringkat keempat negara paling timpang di dunia. Pasalnya, 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

“Kondisi tersebut membuat kita harus menghadapi sedikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang sangat lebar itu membuat Negara kita dinilai benar-benar menghadapi darurat kesenjangan,” tegasnya.

Lebih jauh, Marwan menuturkan, tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar Provinsi di Indonesia yang berjalan sejauh ini masih bertumpu di wilayah pulau Jawa, sementara di luar Jawa masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil.

"Pulau Jawa bisa menyumbang 58 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, tingkat kemiskinan dan penganggurannya pun relatif rendah. Sedangkan di luar Pulau Jawa tingkat pertumbuhan ekonominya masih berada dikisaran 2 persen sampai 7,4 persen, belum lagi tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dibanding Pulau Jawa," bebernya.

Darurat kesenjangan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari hasil penilitian Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sedangkan 200 juta lebih penduduk lainnya hanya menikmati tak lebih dari 25 persen.

Oleh karena itu, kata Marwan, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis. Diantaranya, menggulirkan program pembangunan dengan adil dan merata dengan memperkuat daerah-daerah terluar guna menekan disparitas ekonomi, memperjelas keberpihakan terhadap masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang dengan memperbanyak program-program sosial seperti Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga ke pelosok-pelosok Desa.

"Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, seperti UMKM perlu diperkuat, mengingat besarnya konstribusi UMKM terhadap PDB nasional yang tercatat mencapai 61,41% atau sekitar Rp.6.228.285 miliar," kata Marwan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement