Selesaikan Sengketa Adat, Jokowi Dorong Digelar Musyawarah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berharap semua pihak - baik masyarakat adat, pemerintah daerah maupun perusahaan, untuk menghindari bentrokan dengan menggelar musyawarah untuk menyelesaikan konflik lahan dan persoalan masyarakat adat.

"Jangan sampai benturan keras, sehingga nanti kejadiannya harus masuk kepolisian. Kalau bisa dibicarakan, dimusyawarahkan, dijembatani yang baik sambil menunggu kita menyelesaikan ini," ucapnya kala menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut presiden, dalam upaya verifikasi lahan bagi masyarakat adat, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk itu, ia memberi pengertian kepada masyarakat agar dapat berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing terkait izin pengusahaan lahan bagi pihak tertentu.

Demi membantu verifikasi lahan bagi masyarakat adat dan pengusahaan lahan, presiden juga mendukung dibentuknya satuan tugas masyarakat adat yang bisa membantu menengahi hal-hal yang berpotensi menjadi sengketa.

Menginginkan adanya pertemuan rutin antara tokoh masyarakat adat bersama dirinya dalam 3 atau 4 bulan untuk evaluasi progres penyelesaian sengketa adat, ia juga menyarankan tokoh adat berkonsultasi langsung dengan para kepala daerah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement