Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,291 • USD → IDR Beli: 13,305
  • EUR → IDR Jual: 14,951 • EUR → IDR Beli: 14,971
  • HKD → IDR Jual: 1,707 • HKD → IDR Beli: 1,709
  • JPY → IDR Jual: 120 • JPY → IDR Beli: 120
  • AUD → IDR Jual: 9,958 • AUD → IDR Beli: 9,973
  • SGD → IDR Jual: 9,576 • SGD → IDR Beli: 9,593
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 532,000
  • Perak Jual → 10,500
  • Update Tanggal 23-05-2017

Delapan Desa di Bondowoso Terancam Gagal Cairkan Dana Desa

Home / Ekonomi / Delapan Desa di Bondowoso Terancam Gagal Cairkan Dana Desa
Delapan Desa di Bondowoso Terancam Gagal Cairkan Dana Desa Wahjudi Triadmadji Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso. (Foto: Sofya/TIMES Indonesia)
Fokus Berita

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Delapan desa di Bondowoso terancam tidak dapat mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD) tahun 2017. Hal ini disebabkan kedelapan desa tersebut belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD/DD tahun anggaran 2016 lalu.

"Beberapa kali sudah kami ingatkan. Kedelapan desa ini masih belum menyelesaikan SPJ untuk penggunaan ADD/DD periode kedua untuk tahun anggaran 2016," ujar Wahjudi Triatmadji selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Jumat (18/03/2017).

Kedelapan desa tersebut adalah Desa Kejawan, Wanisodo, Tangsil Wetan, Suling Kulon, Cangkring dan Desa Kembangan. Inspektorat sendiri masih memberi tenggat waktu hingga akhir bulan Maret kepada delapan desa tersebut. Jika masih belum selesai, Wahjudi memastikan ADD/DD tahun anggaran 2017 tidak bisa cair. 

"Meskipun pemerintah pusat belum mentrasfer ADD/DD ke daerah, pemerintah desa seharusnya sudah menyerahkan SPJ. Ini juga jadi alasan kami masih memberikan tenggat waktu," tambahnya.

Menurut Wahjudi, hal yang menyebabkan keterlambatan pelaporan ADD/DD di delapan desa itu adalah kemampuan sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah desa yang kesulitan dalam hal pembuatan SPJ serta kelalaian kepala desa setempat. 

"Untuk mengatasi hal tersebut kami menyediakan klinik ADD/DD yang buka setiap hari kerja di Kantor Inspektorat. Disana pemerintah desa bisa berkonsuktasi terkait pembauatan SPJ," ucapnya.

Wahjudi memperkirakan pemerintah pusat akan menyerahkan ADD/DD kepada pemerintah daerah pada bulan April mendatang untuk tahap pertama. Oleh karena itu, pihaknya masih ada kesempatan bagi delapan desa untuk segera menyelesaikan SPJ yang masih tertunda. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com