TIMESINDONESIA, JAKARTA – Keseriusan pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) patut di pertanyakan.
Karena dari total 189 desa yang ada di Bumi Blambangan, baru 96 desa yang membentuk BUMDes.
“Dari jumlah itu, baru 27 BUMDes yang sudah beroperasi. Sisanya masih rintisan dan belum jalan karena pemerintah desa belum menyertakan modal,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan, Eko Wahyudi, Kamis (16/3/2017).
Kondisi tersebut, menurut pria yang akrab disapa Hahe, masih jauh dari harapan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang giat mendorong Kepala Desa segera membentuk badan usaha untuk mendongkrak pendapatan asli desa dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
"Padahal untuk membentuk BUMDes sangat mudah, pemerintah desa tinggal membuat Peraturan Desa dan menyertakan modal yang bisa dianggarkan melalui ADD atau Dana Desa," ungkap Eko dengan nada geram. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
