TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua DPRD Lamongan Kaharudin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, tetap memberikan beasiswa bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Meskipun saat ini kewenangan SMA sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
"Kami meminta agar terus dikawal peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dari kabupaten ke Propinsi Jawa Timur, dan tetap memberikan beasiswa bagi yang berprestasi dan kurang mampu," ujar Kaharudin.
Itu dikatakannya saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 guna Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 di Pendopo Lokatantra, Rabu (15/3/2017).
“Dalam bidang kesehatan, agar terus dilanjutkan program 1 desa 1 mobil sehat. Kemudian dia bidang pertanian, Kami berterimakasih atas kesuksesan pertanian jagung yang diakui secara nasional, karena sukses menggenjot produksi dari 6 ton/ha menjadi 10,6 ton/ha," kata Kaharudin.
Di sisi lain, Bupati Lamongan, Fadeli dalam kesempatan tersebut mengungkapkan beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Lamongan di tahun 2016, meskipun seperti diakuinya itu memang masih dalam bentuk angka estimasi.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari angka 5,77 persen di tahun 2015 naik menjadi 5,90 persen di tahun 2016. Sedangkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang sebelumnya 69,84 naik menjadi 70,03 di 2016,” ucap Fadeli.
Dalam acara yang dihadiri anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat beserta delegasinya, perguruan tinggi, LSM, Ormas serta perwakilan dunia usaha tersebut, Fadeli menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lamongan turun menjadi 3,56 persen dari yang sebelumnya 4,10 persen.
Sementara Kepala Bappeda Mursyid mengungkapkan jumlah usulan program yang ditampung mencapai 4.911 usulan, dengan dana yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp 2,97 trilliun.
Disampaikan olehnya, rincian usulan terdiri dari 1.941 kegiatan dari 27 kecamatan dan OPD berjumlah 2.970 usulan. Untuk sumber pendanaannya, sebanyak 493 usulan dengan dana dari APBD Propinsi Jatim dan 217 usulan kegiatan berasal dari dana APBN.
Terkait angka makro perekonomian Lamongan, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi dan Keuangan Setiajit menyebut Lamongan masuk dalam kuadran I.
"Karena pertumbuhan ekonominya tinggi, PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto, red) - AHDB (Aspek Hukum Dalam Bisnis, red)-nya yang mencapai Rp 1855,04 trilliun," ujar Setiajit.
Ia membeberkan, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim mencapai 5,55 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan sebesar 5,90 persen.
“Saya sangat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang melampaui angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional," tuturnya menambahkan. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
