Bantuan Sosial Non Tunai, Turunkan Penduduk Miskin Jatim

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo memuji terobosan penyaluran bantuan sosial non tunai yang digulirkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial. Ia menilai, intervensi kemiskinan dengan memanfaatkan industri jasa keuangan memiliki banyak manfaat dibandingkan jika disalurkan secara tunai. 

"Jadi ini (Bansos Non Tunai-red) adalah salah satu cara agar bansos tidak dipotong dan disunat. Ini keputusan luar biasa, semua kalau lihat uang matanya hijau," kata Soekarwo dalam acara Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Kamis (2/3/2017). 

Tidak hanya soal meminimalisir penyimpangan, lanjut pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo ini. Menurutnya, akses masyarakat Jawa Timur terhadap jasa keuangan _(financial inclusion)_ masih sangat rendah. Alhasil, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi kawasan di Jawa Timur berjalan lambat.

Oleh karena itu, lewat Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya. Efeknya tidak lain adalah perubahan pola pikir dan  peningkatan kesejahteraan nasyarakat. 

"Uang yang berputar di industri jasa keuangan di Jatim masih sangat kecil. Kebanyakan masih dibawah bantal dan kasur. Paling-paling masyarakat bersentuhan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT), itupun masih sangat terbatas karena BMT terkendala teknologi," ujarnya.

Kemiskinan Jatim Turun

Dalam kesempatan tersebut, Soekarwo juga menyampaikan besarnya gelontoran Bansos ke Jatim memberi andil dalam penurunan jumlah penduduk miskin. 

Diterangkan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) ada penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.

"Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra)," tuturnya. 

Dihadapan seluruh Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kenaikan alokasi Bansos tahun 2017 yang menembus Rp 6 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp 4,83 triliun. 

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bansos secara non tunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. 

"Harapan saya, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah, sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang," ujarnya dalam siaran pers Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial RI. 

Khofifah menerangkan, tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Di Jawa Timur sendiri, lanjut dia, dari 44 kota/kabupaten yang menerima BPNT, 9 diantaranya ada di wilayah Jawa Timur yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement