Gaji Belum Cair, Tujuh Fraksi Sepakat Gunakan Hak Interpelasi kepada Bupati

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam rapat kerja DPRD Sumenep, bersepakat akan menggunakan hak iterpelasi kepada Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sebab, hingga hari ini, sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep masih belum bisa menerima gaji sebagai sanksi atas keterlambatan pembahasan APBD Sumenep 2016.

Berdasarkan informasi, Rabu (28/2/2017), dari tujuh fraksi mulai dari Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra Sejahtera, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat bersepakat dan bertanda tangan untuk menggunakan hak interplasi. Kecuali Fraksi PKB belum menentukan sikap.

Salah satu pimpinan DPRD Sumenep Moh Hanafi mengatakan, semua anggota fraksi sudah bersepakat untuk melakukan persuasif, hak interplasi dan melawan hukum. Substansinya, legislatif akan mempertanyakan berbagai persoalan.

Salah satunya, masalah APBD terutama yang berkaitan dengan anggota karena masih belum ada kejelasan hingga sekarang.

”Materi interplasi akan kita rumuskan, tetapi yang jelas ada banyak materi yang akan kita bahas. Termasuk persoalan keuangan hak-hak DPRD yang belum cair,” tegas Moh Hanafi, politisi dari Partai Demokrat itu.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abrori menjelaskan, anggota sudah sepakat melakukan persuasif terkait dengan belum digajinya DPRD. Dalam kesekatan dalam forum tadi, Pimpinan DPRD diberi waktu untuk melakukan komunikasi politik dengan bupati 1x24 jam.

”Jika tuntutan itu tidak dipenuhi oleh bupati dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka teman-teman di DPRD Sumenep bersepakat untuk melakukan hak bertanya kepada bupati. Terutama, alasan-alasan bupati tidak mencairkan gaji dewan,” terangnya.

Selama ini, lanjutnya, tidak ada alasan dari Bupati Sumenep berbasis yuridis dan data yang dijadikan sandaran untuk tidak mencairkan gaji wakil rakyat. Sementara, materi interplasi lainnya akan berkembang sesuai dengan kesepakatan forum.

”Barangkali sangat dimungkinkan soal kepergian Bupati ke London yang katanya tidak menggunakan APBD. Sebab hal itu menjadi salah satu alasan mengapa bupati terlambat bertanda tangan pada nota keuangan yang sudah clear pada tanggal 29 Desember,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Husaini Adhim menambahkan, selama ini sudah dilakukan dengan langkah-langkah persuasive. Persuasi itu dilakukan lebih dari dua bulan. Namun, jawaban eksekutif selalu membingungkan DPRD.

”Makanya, kami mendukung penuh terhadap upaya yang dilakukan ini. Makanya, PAN itu tidak hanya melihat soal gaji karena tidak dibayar, walaupun itu hak dan dijamin undang-undang. Namun, akan ada banyak hal lain yang akan kita sampaikan,” terangnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement