Ditutup Wapres, Tanwir Muhammadiyah Hasilkan 5 Resolusi Ambon

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Minggu (26/2/2017) selesai dan ditutup oleh Wapres RI Jusuf Kalla. Tanwir ini menghasilkan lima poin Resolusi Ambon tentang Penguatan Kedaulatan dan Keadilan Sosial.

Apa lima resolusi itu? Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, Resolusi Ambon tentang Penguatan Kedaulatan dan Keadilan Sosial.

"Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, napas dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Mu'ti saat menyampaikan Resolusi Ambon

Kelima Resolusi Ambon itu sebagai berikut: Poin pertama, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Poin kedua, kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Seperti penjajahan, penindasan, tirani dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan dan kepribadian yang konstitusional. 

Ketiga, keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna.

Poin keempat, cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen yang tinggi. Terutama oleh semua pihak baik pemerintah, partai politik, masyarakat madani maupun seluruh komponen bangsa.

Dan, poin kelima, pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil. Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat. Mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial dan jaringan telah mendikte praktik penyelenggaraan negara. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berkomitmen untuk membangun bangsa dan negara dengan spirit Islam yang berkemajuan.

Muhammadiyah juga akan selalu mengapresiasi langkah tokoh-tokoh bangsa ini yang memberi andil terbesar untuk tegaknya kesatuan, perdamaian dan kemajuan bangsa.

"Untuk segenap warga bangsa Muhammadiyah akan tetap berdiri di garis khittah perjalanannya sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang non politik praktis," ujarnya.

Kendati begitu, Muhammadiyah akan tetap mengambil peran-peran kebangsaan, keumatan dan kemanusiaan universal. Peran yang mencerdaskan, mencerahkan dan memajukan seluruh peradaban umat manusia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement