TIMESINDONESIA, JAKARTA – "I Love You Full Guru" satu kalimat yang diucapkan Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati, menggambarkan kekagumannya terhadap dedikasi guru dalam menjalankan profesinya.
"I Love You Full Guru. Guru betapa mulianya, guru harus ikhlas memberikan ilmu sehingga anak-anak Lamongan ini menjadi anak-anak yang hebat," ucap Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati, di sela-sela Seminar Nasional, di Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (25/2/2016).
Bagaimana tidak, guru yang dikenal dengan gelar "pahlawan tanpa tanda jasa" di pundaknya terpikul tanggung jawab intelektual dan moral yang tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Guru ya digugu dan tiru, seperti seorang malaikat yang harus sempurna," kata Kartika dalam Seminar Nasional dengan tema "Mengembangkan Pendidikan yang Kreatif, Inovatif, melalui Organisasi Profesi Guru".
Para guru, dalam tugasnya harus menghadapi watak para muridnya yang pasti berbeda. Sebab mereka berasal dari latar belakang dan keluarga yang beda dengan kebiasaan yang beda pula. Meski, rambut murid-muridnya sama-sama hitam.
"Di Eropa kalau kepada guru TK (taman kanak-kanak, red) atau PAUD (pendidikan anak usia dini, red), orang tua disuruh bayar mahal karena di sana dasar pendidikannya," ucap Kartika.
Namun, anehnya, kata Kartika, disaat menjalankan tugas mulianya, guru acapkali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, bahkan sampai dikriminalisasi pada saat mendidik siswa-siswanya. Guru, kerap disebut melakukan kekerasan terhadap anak. Padahal, tugas mereka bertujuan untuk mendidik.
"Kalau sekarang guru melakukan itu (mencubit dll, red), banyak orang tua tidak paham, dianggap kekerasan terhadap anak," katanya.
Padahal, di masa lalu, sambung Kartika, guru mencubit adalah hal yang wajar. Sebab, tugas guru dalam mendidik, diiringi rasa memiliki kepada anak, sikap guru selayaknya sikap orang tua kepada anak.
"Dulu dengan sekarang beda, kalau kita dulu dicubit tidak ada masalah. Orang tua senang saja, itu bagian kecintaan guru kepada murid, ada rasa memiliki, ada penyatuan di situ," tuturnya.
Menyikapi persoalan-persoalan yang sering menjerat itu, Kartika, menyebut, adanya Lembaga Konsultasi dan Batuan Hukum (LKBH) dan Asosiasi Profesi dan keahlian sejenis (SPKS) akan bisa mendampingi, sehingga peran guru terayomi. "Diknas harus memberikan sosialisas termasuk kode etik, bagaimana guru bersikap," ucapnya.
Guru sosok yang dalam peribahasa jawa di sebut "digugu dan ditiru", dalam artian diikuti dan diteladani, sambung Kartika, harus terbebas dari permasalahan-permasalahan narkoba, korupsi dan selingkuh.
"Guru harus terbebas dari tiga hal, satu narkoba no way, korupsi no way, selingkuh no way, tiga hal tidak boleh ada. Jangan sampai seperti itu terjadi, ada peribahasa guru kencing berdiri murid kencing berlari," ujarnya berpesan.
Supaya terhindar dari berbagai masalah itu, lebih jauh, Kartika mengatakan, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Satu di antaranya mempermudah sertifikasi. Mengingat besarnya peran guru dalam membangun generasi bangsa.
"Guru itu utama, stakeholder yang paling utama itu ada di guru, karena kita berharap generasi penerus bangsa itu lahir dari guru yang hebat, hebat lahir batinnya, hebat teknologi pengetahuannya, dan hebat ahlakul karimahnya," ucapnya.
Kartika menambahkan, atas besarnya peran guru dalam membangun generasi bangsa, pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk semakin mensejahterakan guru.
"Sedikit demi sedikit kita akan memberikan intensif, kita akan atur disesuaikan dengan APBD kita. Bahwa pak Bupati (Bupati Lamongan Fadeli, red) dan pemerintah daerah ada perhatian khusus kepada guru, itu menjadi prioritas utama bagaimana guru sejahtera," kata dia. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
