Ekonomi

Hadiri Rakornas BKPM, Ini Pesan Jokowi untuk Pemda

Jumat, 24 Februari 2017 - 20:26 | 56.09k
Jokowi saat menghadiri Rakornas BKPM di Nusa Dua, Bali, Jum'at (24/02/2017).(Foto: Khadafi/TIMES Indonesia)
Jokowi saat menghadiri Rakornas BKPM di Nusa Dua, Bali, Jum'at (24/02/2017).(Foto: Khadafi/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (RI) menghadiri Rakornas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia. Pada para peserta, Jokowi minta semua unsur pemerintahan harus bergerak cepat dan bekerja keras menarik investor agar mau berivestasi di Indonesia. 

"Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kita 5,02%. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masuk 3 besar setelah India dan Tiongkok. Kemudian kalau kita masuk ke inflasi, tahun lalu mencapai 8% atau 9%. Tahun 2015  3,35%. Itu adalah sebuah kondisi yang baik untuk disampaikan pada investor," jelas Jokowi dalam pidatonya, Jum'at (24/02/2017).

Presiden-Jokowi-di-Bali-Aa7Ax.jpg

Dari sisi APBN, sambung Jokowi, tahun ini mencapai Rp 2008 triliun. Karena ini waktunya fokus pada pembangunan infrastuktur untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara yang lain.
"Itu merupakan basic. Dengan kondisi seperti ini harusnya tidak ada lagi pesismis. Saya selalu sampaikan pada menteri dan lembaga, harus kerja optimis, apalagi dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan," ungkapnya.

Menurut Jokowi memang ada beberapa kondisi yang harus perbaiki. Tapi harus juga optimis dan realistis kalau melihat kondisi-kondisi yang ada. 

"Itu karena peringkat negara kita di dunia itu baik. Semuanya harus kita lakukan dengan cara membenahi diri kita sendiri. Saya sudah obrak abrik semua regulasi yang menghambat," jelasnya. 
Jokowi juga menyampaikan bahwa sudah 3.153 perda yang dipotong dan dihapus karena menghambat regulasi dalam berivestasi. 

Presiden-Jokowi-di-Bali-BjYwZ4.jpg

"Tidak perlu kaji-kajian, kita potong. Kita punya regulasi 42 ribu, kalau itu dikaji puluhan tahun baru rampung. Saya hanya tekankan harus pakai SIUP dan TDP, digabung menjadi satu karena itu amanat undang-undang. Dan tidak perlu pakai perpanjangan," ujarnya.

Mengapa begitu? Menurut Jokowi jika masih berkutat dengan regulasi yang tidak benar, negara Indonesia banyak tertinggal oleh negara lain untuk menarik investor. 

Jokowi pun juga mengharapkan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota harus bisa saling bekerja sama, berintergarasi, dan berkordinasi dengan baik. 

"Kita hidup di persaingan regional maupun global yang sangat sengit. Persaingannya antara globalisasi dan teknologi. Artinya globalisasi investor sekarang banyak punya pilihan. Kalau tidak dilayani di Indonesia bisa pergi ke tempat yang lain. Mengapa kita memperbaiki daya saing bisnis dan daya saing global. Karena investor punya banyak pilihan mereka tidak suka di satu tempat iya mereka pindah," paparnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Khoirul Anwar
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES