Jokowi Ingatkan Freeport Jika Tak Mau Kooperatif

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan mengambil sikap jika sampai PT Freeport tidak kooperatif dalam membicarakan kelanjutan usaha produksi mereka di Papua.

"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya nanti kita akan bersikap," tegasnya usai meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

Presiden juga menegaskan jika niatan pemerintah adalah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja.

"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu karena ini urusan bisnis," sambungnya.

Untuk itu, presiden menyatakan jika urusan negosiasi tersebut sampai saat ini masih diserahkan kepada Menteri ESDM. Namun jika terus belarut-larut, presiden menegaskan siap turun tangan.

"Ya nanti dilihat ini kan masih menteri masih berproses berunding dengan Freeport. Intinya itu aja kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.

Pemerintah sebelumnya menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya kepada PT Freeport. Dengan demikian, posisi pemerintah jadi lebih kuat daripada korporasi, sekaligus mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement