Peristiwa Nasional

Hadapi Polemik Freeport, Menteri Jonan Cari Dukungan PBNU

Senin, 20 Februari 2017 - 15:04 | 43.88k
KH Said Aqil Siraj dan Menteri ESDM Ignatius Jonan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta. (foto: detik)
KH Said Aqil Siraj dan Menteri ESDM Ignatius Jonan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta. (foto: detik)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Polemik perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontra Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terus menulai polemik. Freeport pun mengancam membawa Pemerintah Indonesia ke pengadilan Arbiterase Internasional.

Menghadapi polemik itu, beberapa saat lalu Menteri ESDM RI Ignasius Jonan mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, di Kantor Kementerian ESDM Senin (20/2/2017) pagi.

Usai pertemuan, Said Aqil mengatakan, pertemuan itu merupakan bentuk dukungan PBNU kepada pemerintah dalam menghadapi polemik PT Freeport Indonesia. "Saya diskusi, mendukung, memberi masukan tentang Freeport, bahwa saya di belakang Pak Menteri Jonan," kata Said kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Kementerian ESDM.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah mengeluarkan peraturan dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang Minerba yang ada. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017, sebagai revisi dan tindak lanjut peraturan yang telah terbit sebelumnya.

Atas keputusan itu, Said menyatakan bahwa pemerintah harus punya sikap yang tegas. “Walaupun selama ini katakanlah Freeport telah berjasa membangun Papua, dan perekonomian nasional. Tapi bagaimana pun harus tunduk pada Undang-Undang. Harus ikut Undang-Undang kita. Pokoknya harus tunduk pada UU. Mereka di Indonesia loh. Peraturan harus Indonesia. Peraturan yang sudah keluar dari Pak Menteri sudah sangat rasional, objektif, sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak," tegas Said.

Bagaimana posisi PBNU? Said menandaskan, PBNU sebagai mitra masyarakat yang mengawal kebijakan pemerintah. "PBNU sebagai kelompok yang selalu berada di belakang pemerintah sebagai mitra masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah. Bukan partai politik loh. Potensi yang ada di tengah-tengah Indonesia ini kita berkewajiban memberdayakan dan mengawal," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Khoirul Anwar
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES