TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pilkada tahun 2017 serentak di 101 daerah telah digelar dan hasil sementara telah dipublis ke publik oleh beberapa lembaga survei. Tentu hasil ini harus dilihat dari kacamata realitas demokrasi. Realitas yang dimaksud adalah betapapun strategi pemenangan dicapai, dengan cara halal atau tidak halal, semua kembali kepada pemilih yang secara rela menjatuhkan pilihannya.
Sikap pemilih, tergantung dari apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dia logika kan, mereka tidak gentar dengan hantaman isu, tidak goyah dengan berbagai propaganda, dan kemenangan itu adalah indikatornya.
Calon pemimpin yang dibekali dengan gagasan, akan lebih elegan menerima segalanya baik menang atau kalah, karena dengan gagasan itulah dia mencoba memformulasikan apa yang menjadi keinginan rakyat, dan mempersembahkan sebuah solusi.
Jika gagasan itu dianggap dapat memberikan jalan solusi itu berarti apa yang disampaikan cukup realistis terhadap persoalan yang sedang di dera ditengah-tengah masyarakat, dan bukan suatu keniscayaan kemenangan akan diberikan.
Sebaliknya, gagasan yang dianggap tidak logis, dan cenderung mengawang-awang akan dianggap hanya janji manis belaka, dan kekalahan akan menjadi harga yang pantas untuk ditelan.
Sebagai negara berkembang yang sedang berbenah diberbagai aspek kehidupan, yang dibutuhkan rakyat adalah sebuah visi dan misi yang mampu menjembatani kepentingan (keperluan) masyarakat, mempermudah urusan, dan mengatasi persoalan yang telah lama dirasakan.
Masyarakat sadar bahwa yang mereka butuhkan adalah fasilitas bukan iming-iming hidup layak tanpa berusaha, karena masa itu telah usai.
Jangan pernah berfikir masyarakat kita ini bodoh dan mudah di ombang-ambingkan dalam prespektif kepentingan kekuasaan dan politik sesaat. Kita pasti sadar, bagaimana relawan begitu masifnya bergerak, dan mengalahkan dominasi partai politik.
Hal itu bukan kecelakaan politik. Namun ini adalah fenomena yang terjadi dilapangan saat ini, bahwa mereka beranggapan bahwa jalan politik formalis sudah tidak bisa dipercaya lagi, dan tidak bisa mengemban amanat dengan baik.
Akibatnya, muncul gerakan "people power" yang diorganisir dalam sebuah gerakan guna mengusung calon pemimpin yang dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat guna menembus kebuntuan sistem politik yang nyatanya sudah tidak bisa menyalurkan aspirasi publik dan menghasilkan kader yang bersih, dan dekat dengan konstituennya.
Keberadaan relawan yang saat ini menguasai pangung politik nasional bukanlah hal yang perlu ditakuti, namun harus dijadikan kajian bagi kalangan elite politik untuk mengevaluasi diri, perihal peranannya ditengah masyarakat.
Partai politik sudah tidak bisa secara terus menerus berada di mercusuar singasana politiknya, namun harus turun dan secara bersungguh-sungguh menyerap aspirasi masyarakat, jika ingin tetap survive.
Alam pikir masyarakat saat ini telah bergeser dari pragmatisme perut (politik uang) menuju pragmatisme gagasan (politik gagasan), lamban laun pemimpin yang hanya mengandalkan kapitalisasi uang tidak akan mampu bertahan lama, dibanding dengan pemimpin yang mengusung gagasan dan yang memiliki visi kebangsaan, dan ini yang sedang dan akan dilakukan.
Kembali kepada pada diskusi soal memimpin dengan Gagasan, meminjam istilah seorang pemimpin besar Prancis Napoleon Bonaparte (1768-1821) seorang pemimpin membutuhkan ketegasan yang diiringi dengan kelembutan. Sebaliknya, sikap kasar, kejam, maupun amarah tidak diperlukan.
Harus diakui bahwa pemimpin yang baik harus bersikap tegas. Hanya saja, ketegasan itu harus diiringi kejelian, kejelasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan.
Gagasan adalah sebuah elemen fundamental bagi eksistensi sebuah kepemimpinan. Gagasan yang dimaksud dalam hal ini, adalah sebuah visi dan misi yang memiliki konektifitas dengan kebutuhan masyarakat.
Bagaimana seorang pemimpin mampu menangkap persoalan dikalangan akar rumput, bagaimana seorang pemimpin mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya, dan bagaimana seorang pemimpin yang mampu memberikan trobosan atas kebuntuan persoalan ditengah-tengah masyarakat. Gagasan tidak bisa muncul begitu saja, tanpa adanya komunikasi intens dan pembauran yang “ikhlas” ditengah-tengah masyarakat.
Persoalan yang diderah masyarakat, tidak akan pernah mampu diselesaikan jika hanya dilihat dari perpektif hilir (akibat). Namun juga harus dikaji dari faktor hulu (akar permasalahan). Karena persoalan yang terlihat didepan mata terkadang bukan semata-mata berasal dari perilaku yang ada ditempat permasalahan tersebut.
Namun kecenderungan lebih sering berada pada akar permasalahannya. Sebagai contoh, banjir yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh sempitnya saluran air dan dangkalnya sungai, namun bisa jadi pembalakan kayu yang masif berakibat minimnya resapan, dan prilaku (habit) masyarakatnya, menjadi faktor yang tidak pernah di hitung.
Masyarakat tidak butuh beras miskin (raskin), namun yang mereka butuhkan bagaimana cara menanam padi dengan baik, dengan hasil yang melimpah, dan harga yang kompetitif. Orang miskin tidak butuh dana bantuan langsung tunai (BLT) yang mereka butuhkan adalah kesempatan kerja, lahan yang luas, dan akses yang memadai.
Pedagang tidak butuh kontrol harga pemerintah, yang mereka butuhkan adalah infrastruktur yang memadai, biaya angkut yang murah, guna memperlancar distribusi barang dagangan.
Inilah yang kita maksud sebagai memimpin dengan gagasan dimana pemikiran-pemikiran bukan bersifat instan hanya berkepentingan memuluskan dan menjaga eksistensi kekuasaan. Namun kekuasaan itu sendiri digunakan sebagai alat perjuangan mencapai kemakmuran masyarakatnya, dan ini harus menjadi ikhtiar kita bersama. (*)
*Penulis adalah Hernoe Resprijadji, Wakil Ketua PW NU Sumatera Selatan
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
