Pemberdayaan SDM Melalui Kewirausahaan Sosial Lahirkan Ekonomi Inklusif

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Akademisi dari The National University of Malaysia Dr Nur Ain Shahrier, menilai pemberdayaan sumber daya manusia melalui kewirausahaan sosial-politik, mampu mengembangkan ekonomi inklusif secara berkelanjurtan. 

Hal itu disampaikan Nur dalam penyampaian materi Empowerment of Human Capital through Social and Political Entrepreneurship for Sustainable and Inclusive Economic Growth,  dalam Seminar Internasional "Socio Political Enterpreneurship" di Gedung Widyaloka UB, Selasa (14/2/2017).

Nur mengatakan ketimpangan ekonomi dan kurangnya mobilitas sosial telah dianggap sebagai sumber utama dari masalah sosial yang terjadi di dunia baru-baru ini. 

Bahkan jika terdapat masyarakat yang berpendapatan rendah, seolah-olah masyarakat tersebut terjebak di sana selamanya. Karena hampir tidak mungkin untuk dapat naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. 

Nur menjelaskan hal ini disebabkan karena pemerintah kekurangan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial penduduknya sehingga memaksa masyarakat untuk membayar sendiri jaminan sosial mereka dengan harga tinggi.

"Kapitalisme dan praktek pasar bebas tidak menghargai orang karena hanya mereka yang mampu yang dapat meningkatkan kualitas hidup, sementara yang miskin tidak bisa mengejar ketertinggalan," kata Nur saat memaparkan materinya.

Nur mengatakan siklus tersebut akan terus terjadi sehingga semakin banyak orang yang melihat orang lain yang berkemampuan lebih sebagai hal yang tidak menyenangkan. Hal ini dapat memicu permusuhan. 

Nur menerangkan bahwa kenyataan ini menimbulkan keraguan. Sebab, tidak mungkin lagi dunia bergantung pada kapitalisme dan pasar bebas. Karena Amerika dan Eropa yang dikenal sebagai model praktik kapitalisme dan pasar bebas pun telah menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil dalam menangani masalah yang disebabkan oleh kapitalisme dan pasar bebas.

"Solusi untuk masalah sosial ini adalah dengan menggabungkan sosialisme dam pasar bebas. Ini menjadi socio-preneurship  atau kewirausahaan sosial, yaitu penggunaan kewirausahaan untuk memecahkan masalah sosial di masyarakat," sambungnya. 

Pengusaha sosial dalam kewirausahaan yang dimaksud, adalah inovator yang responsif terhadap masalah dalam masyarakat. Pengusaha sosial ini harus mampu menangkap permasalahan yang ada sebagai peluang usaha dengan tujuan untuk menciptakan  suasana yang harmonis dan sehat, tidak seperti perusahaan yang mengejar keuntungan maksimal.

"Berbeda dengan entitas bisnis, kewirausahaan sosial tidak dapat terlibat di pasar modal karena tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat inklusif yang manusiawi," terangnya.

Nur juga berpendapat kalaupun, pengusaha sosial mendapat keuntungan finansial, itu adalah hal sekunder karena keuntungan finansial yang didapatkan biasanya di bawah harga pasar.

Lebih lanjut, menurutnya kewirausahaan sosial yang tidak didukung akan lenyap. Hal ini bukan karena idenya yang salah, tetapi karena mereka tidak memiliki dukungan. Orang-orang yang dapat mendukung adalah semua orang; masyarakat. 

Oleh sebab itu dibutuhkan 5 hal penting dalam menumbuhkan kewirausahaan sosial. Pertama,  masyarakat yang adaptive di mana orang-orang dapat menggunakan sumber daya untuk memecahkan masalah di sekitar mereka.

Kedua, pendanaan menggunakan dana philantrophist. Ketiga membangun potensi melalui pendidikan, dengan mengharapkan peran aktif akademisi di universitas dan mahasiswa dalam menciptakan sosio-entrepreneur.

"Keempat, lembaga pendidikan perlu mempersiapkan siswa dengan memberi tambahan keterampilan dalam menjalankan bisnis. Dan Kelima, pemahaman sosial, dengan melihat keterampilan kita, masalah masyarakat disekita kita dan bagaimana kita bisa membuat diri kita berguna bagi masyarakat," tutupnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement