Wabup Lamongan: Rakyat Jangan Diajari Kebohongan, Fitnah dan Menyesatkan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Informasi hoax yang acapkali berpotensi memunculkan konflik hingga sampai memecah belah persatuan dan kesatuan, tidak semestinya beredar luas di masyarakat. 

"Informasi hoax tidak seharusnya ada," ujar Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati, Senin (13/2/2017). 

Semestinya, sambung Kartika, rakyat Indonesia disuguhi informasi yang selalu bernuansa membangun (Building), menginspirasi (Inspiring), dan yang mengajar berpikir positif (Positive Thinking). 

"Karena rakyat harus diberi info yang konstruktif, jangan diajari kebohongan, fitnah atau kalimat-kalimat menyesatkan," ucap dia.

Lebih jauh, Kartika mengatakan, di tengah maraknya informasi hoax, pemerintah pusat harus memfilter informasi atau berita yang akan dipublikasikan media. Terutama informasi dari media sosial.

"Saran kepada pemerintah pusat adalah, harus ada undang-undang untuk mengatur semua berita. Semua perjalanan IT untuk disensor dulu, mana yang pantas untuk publis, mana yang menyesatkan," kata Kartika.

Apabila ada informasi hoak mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka Pemerintah Pusat diminta untuk bersikap tegas. "Harus ada sanksi untuk yang melanggar," ucapnya. 

Peran untuk menjaga Ketahanan Informasi Nasional, tak hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat, namun juga kemauan semua elemen hingga ditingkat daerah.

"Semuanya harus ada goodwill, agar masyarakat kita terselamatkan dan menjadikan daerah atau negara kita, daerah atau negara yang aman, tentram, dan penuh damai," tuturnya.

TIMES Indonesia Network (TIN), sebagai media online berjaringan nomor 1 di Indonesia, menempatkan salah satu misi utama untuk membangun Ketahanan Informasi Nasional lewat jurnalisme positif. 

Untuk mewujudkan misi ini TIN telah melakukan kampanye dan membuat banyak Gugus Ketahanan Informasi Nasional (Gugus KIN) di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.

TIMES Indonesia juga menggandeng berbagai instansi pemerintah dan swasta serta ormas untuk bersama-sama membangun ketahanan informasi nasional lewat jurnalisme positif. Seperti bekerjasama dengan PBNU, TNI, Polri, Bappenas, kampus, lembaga sosial, Facebook, dan banyak lainnya.
 
Selain itu, TIMES Indonesia mengajak masyarakat, instansi, pengamat, politikus, pengusaha, pejabat, dan narasumber lainnya untuk berpadu membangun ketahanan informasi lewat positif berstatemen dan menyampaikan potensi positif. 

Sehingga, informasi yang sampai ke masyarakat akan selalu membangun (Building), menginspirasi (Inspiring), dan berpikiran positif (Positive Thinking). Mari kita bersama-sama membangun ketahanan informasi demi NKRI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement