Ini Tips Memilih Biro Perjalanan Umrah yang Aman

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tingginya minat warga muslim Banyuwangi untuk beribadah Umroh, berimbas pada geliat bisnis biro perjalanan di wilayah setempat. Kian hari, semakin banyak bermunculan, lengkap dengan segudang tawaran yang menggiurkan. Mulai dari fasilitas hingga biaya keberangkatan yang sangat ringan.

Sepintas, persaingan antar biro perjalanan Umroh ini cukup menguntungkan masyarakat. Namun, ternyata belum tentu. Bahkan belakangan justru marak kasus-kasus biro perjalanan Umroh yang sangat merugikan para konsumen.

Sebagai langkah anatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Banyuwangi, Jawa Timur, berbagi tips aman memilih biro perjalanan Umroh.

“Langkah mudah mendeteksi biro perjalanan Umroh yang baik, bisa dilihat dari harga atau biaya, kedua, oknum pengepul atau koordinator,” ucap Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kemenag Banyuwangi, H Mukhlis, Senin (13/2/2017).

Dari sisi harga, lanjutnya, rata-rata yang bermasalah harga dibawah standar. Biaya normal untuk biro perjalanan Umroh umumnya Rp 30 juta ke atas. Kalaupun ada biro perjalanan yang mematok harga dibawah Rp 30 juta, biasanya ada fasilitas yang dikurangi atau memiliki kualitas di bawah standar.

Tapi, jika mendapati biro perjalanan yang menawarkan Umroh dengan biaya Rp 20 juta atau di bawahnya, patut dicurigai. Karena memiliki tingkat kerawanan merugikan konsumen cukup tinggi.

“Sebenarnya yang murah belum tentu bermasalah, tapi sangat rawan. Hanya saja masyarakat justru menginginkan yang murah, tanpa melihat resiko,” jelasnya.

Terkait pengepul atau koordinator biro perjalanan Umroh, Mukhlis mengimbau warga agar memilih mereka yang sudah dikenal atau penduduk asli Bumi Blambangan. Tujuanya, agar saat terjadi masalah, tuntutan pertanggung jawaban lebih mudah.

“Pernah terjadi itu di Banyuwangi, pengepul ditipu pihak biro perjalanan, akhirnya dia terpaksa tanggung jawab memberangkatkan rombongan dengan biaya dari menjual tanah,” kisahnya.

Atau jika masih khawatir, masih Mukhlis, sebelum memilih biro perjalanan, masyarakat bisa menanyakan tentang perizinan yang dimiliki. Namun menurutnya, tanpa itu konsumen bisa tahu profesionalisme biro perjalanan dari keterbukaan dalam pelayanan.

Misal, tiket yang diberikan bukan hanya untuk keberangkatan saja, tapi juga kepulangan. Begitu juga dengan jadwal dan tempat penginapan.

Dengan bersikap kritis mengenai indikasi di atas, dia yakin warga muslim Banyuwangi, tak ada lagi yang menjadi korban buruknya pelayanan biro perjalanan Umroh.

“Kayak kasus warga Glenmore beberapa waktu lalu seharusnya tidak boleh terjadi, karena sudah terlihat jelas, tiket hanya berangkat saja,” cetusnya.

Dan yang tak kalah penting, Kemenag Banyuwangi berpesan agar masyarakat lebih memilih biro perjalanan Umroh dengan tiket non transit. Selain perjalanan terhambat dan lebih lama, cara perjalanan ini juga memiliki potensi kerawanan tinggi bagi konsumen.

Namun sayang, Kemenag Banyuwangi tidak bisa memberi referensi biro perjalanan Umroh mana saja yang ilegal atau berpotensi merugikan masyarakat.

Itu terjadi lantaran seluruh perizinan ditangani langsung Kemenag pusat dan belum pernah disosialisasikan dibawah. Ditambah, seluruh biro perjalanan Umroh berkantor dikota besar. Sedang yang ada didaerah hanya cabang atau pengepul saja.

“Untuk itu, demi kebaikan bersama, warga yang ingin Umroh bisa berkonsultasi dulu ke Kemenag Banyuwangi,” pungkas H Mukhlis. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement