TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jujur dan bersih tidak hanya untuk calon pemimpin, sebagai pemilih juga harus jujur dan bersih artinya berani bersikap tidak pada praktik politik uang atau suap pada saat proses pemilihan kepala daerah.
Bagaimana mau mendapatkan pemimpin jujur dan bersih jika sebagai pemilih juga tidak jujur dan bersih. Pemelihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah di depan mata tepatnya 15 Februari 2017.
Di Sumatera Selatan hanya satu daerah yakni Musi Banyuasin namun yang menarik perhatian justru Pilkada Gubernur DKI Jakarta sehingga disebut pilkada rasa pemilihan presiden.
Banyak harapan yang diinginkan masyarakat sebagai pemilih namun yang terpenting mendapatkan pemimpin yang ideal, punya intergritas dan bisa mewujudkan kesejahterakan masyarakat.
Ada hal yang menarik ketika Komunitas Bicara dihubungi lewat twitter tahun 2015 dan akhirnya dikunjungi oleh Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Spesialis Kampanye Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyaraka, Dani Rustandi dan tim beberapa waktu lalu, dalam rangka mendiskusi Pilkada serentak berintegritas di Sumatera Selatan.
Ada beberapa hal yang menjadi fokus diskusi mulai dari praktik politik uang, netralitas PNS dan penyelenggara pemilu, kampanye hitam hingga persoalan karakterisktik kepemimpinan ideal dimata masyarakat.
Sebagai pemilih seringkali kita menginginkan hal yang ideal dalam menentukan calon pemimpin yakni pemimpin yang terbukti, bersih dan perhatian dengan masyarakat. Untuk mendapatkan label calon pemimpin yang disukai tersebut para kandidat berusaha keras dengan berbagai cara mulai dari mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan berbagai bantuan yang menggiurkan pada masa kampanye hingga langkah ekstrim seperti praktik politik uang.
Data di Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, ada 343 kepala daerah di Indonesia yang tersangkut masalah hukum termasuk kasus korupsi, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bahwa ada yang salah dalam hal proses demokrasi mendapatkan pemimpian yang ideal.
Seringkali kita menginginkan pemimpin yang terpilih berintegritas namun sebagai pemilih sudahkah kita memiliki integritas? s Sebagai penyelenggaran sudahkah memiliki intergritas? KPK RI sering mengingat dihadapan media, penyelenggaraan Pilkada, partai politik dan pemilih sangat rentan tersangkut politik uang.
Karena itu, untuk sama-sama menciptakan pilkada berintegritas semua komponen termasuk pemilih juga harus ikut menjadi pemilih yang berintegritas. Lalu bagaimana kita menjadi pemilih berintergritas? Ada beberapa komponen untuk menjadi pemilih berintegritas.
Pertama, cerdas. Sebagai pemilih kita harus tahu dan cari tahu mana pemimpin terbaik yang harus kita pilih mulai dari pengalaman memimpin (Leaderhip), prestasinya, kiprah ditengah masyarakat (Modal sosial), kesalehan sosial atau perilaku ditengah masyarakat selama hidupnya.
Kedua, jujur dan bersih. Jujur dan bersih tidak hanya untuk calon pemimpin tetapi sebagai pemilih juga harus jujur dan bersih artinya berani bersikap tidak pada praktik politik uang atau suap pada saat proses pemilihan kepala daerah. Bagaimana mau mendapatkan pemimpin jujur dan bersih jika sebagai pemilih juga tidak jujur dan bersih.
Ketiga, sikap kritis. Sikap kritis dan menjadikan pemilih kritis sangatlah penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dampak korupsi bagi masyarakat. Harus ada kesepahaman bersama korupsilah yang menyebabkan sulitnya mendapatkan akses pendidikan, rumitnya akses fasilitas kesehatan, sulitnya mencari pekerjaan yang layak, hingga tingginya harga kebutuhan pokok, dan seterusnya.
Akibat perilaku korup para calon penguasa inilah persoalan korupsi akan relevan dengan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Ketika sikap kritis ini sudah tumbuh dikalangan para pemilih maka dapat dipastikan berdampak pada perubahan perilaku calon pemimpin dalam meyakinkan pemilih untuk menentukan seperti berkurangnya perilaku politik uang.
Yang menjadi masalah dalam setiap pemilihan umum kepala daerah selama ini adalah minimnya pendidikan politik bagi pemilih. Baik itu oleh penyelenggara, calon pemimpin maupun partai politik. Partai politik seakan mati suri setelah berhasil merebut kekuasan sementara Penyelenggara sibuk pada tahapan pilkada, sementara calon kepala daerah sibuk berjanji-janji politik.
Bagi pemilih, apa yang sudah dilakukan ini sangatlah tidak cukup dan tidak memadai untuk bisa manjadikan dan menentukan pilihan politiknya secara baik. Untuk menjadikan pemilih berintegritas pilkada serentak memang bukanlah hal yang mudah ditengah-tengah persoalan ekonomi yang penuh ketidakpastian, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat luas melibatkan semua komponen masyarakat termasuk komitmen para tokoh masyarakat, partai politik, penyelenggara pilkada dan para kandidat.
Kami juga menyambut baik dengan digagasnya Pendidikan Pemilih oleh KPU namun perlu gerakan nyata. Diharapkan gagasan tersebut betul-betul dijalankan secara kontinyu sehingga bisa memberikan dampak yang baik bagi pemilih terutama pemilih pemula yang berintegritas.
Jadikanlah proses pilkada serentak kali ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri baik sebagai calon pemimpin, penyelenggara pilkada, pengusung dan pemilih untuk sama-sama menjaga integritasnya sehingga kedepan mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya.
Dengan kata lain, secara prosedural seluruh tahapan pilkada dilalui dan dipatuhi, baik oleh penyelenggara, peserta pemilu, maupun pemangku kepentingan lain. Diharap kedepan sebagai bagian dari upaya mengatasi penyakit korupsi, pemilihan kepala daerah berintegritas tidak sebatas kegiatan sosialisasi saja, tetapi ada membangun sistem yang lebih baik untuk menopang agar penyelenggaraan pilkada menghasilkan kepala daerah dengan integritas tinggi.
Untuk menghadirkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan transparan, KPK juga perlu mengawal Pilkada Berintegritas.
Hal ini dilakukan sebagai langkah guna mewujudkan demokrasi lebih baik. Namun demikian kita berharap pengawasan akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas maupun pemilih. Antara lain, Bagaimana pengawasan calon kepala daerah, pengawasan penyelenggaraan pilkada bersih, sampai pada sosialisai pemilih berintegritas secara berkelanjutan.
KPK punya peran penting untuk bisa mewujudkan pilkada yang lebih baik karena lembaga ini masih dianggap sebagai lembaga yang punya integritas, apalagi penyelenggaraan pilkada sangat rentan tersangkut persoalan politik uang.
Dengan komitmen KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas hal ini menjadi harapan bahwa pilkada serentak bisa menghasilkan memilih pemimpin yang punya integritas lebih baik dari sebelumnya.
Dan yang terpenting publik juga berharap isu pemimpin bersih dan jujur kedepan menjadi isu menarik sebagai syarat utama calon pemimpin yang akan datang. Bukan hanya soal isu kemiskinan dan kesejahteraan yang menjadi jualan para pemimpin tetapi juga pemimpin yang jujur dan bersih dari korupsi.
Agar hal ini bisa terwujud kampanye Pilkada Berintegritas dikembangkan secara kontinyu hingga lapisan masyarakat paling bawah. Jangan sampai isu pemimpin bersih dan jujur hanyalah isu lima tahunan dan hanya sebagai bahan kampanye sesaat namun tidak punya output yang jelas bagi demokrasi.
Sebagai penutup, banyak harapan pilkada yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga kedepannya kesejahteraan masyarakat lebih baik. Lalu apakah pilkada kita akan berintegritas? Mari kita sama-sama mewujudkan hal ini. sebagai pemilih marilah kita mulai sebagai pemilih yang punya integritas. (*)
Penulis : Fatkurohman, S. Sos (Pemerhati Oponi Publik di Sumatera Selatan)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
