Ekonomi

Sri Mulyani: Pajak Masih Sumber Pendapatan Utama Negara

Jumat, 20 Januari 2017 - 21:07 | 414.45k
Sri Mulyani memberi ceramah di hadapan mahasiswa Universitas Udayana Bali. (foto: ajp TIMES Indonesia)
Sri Mulyani memberi ceramah di hadapan mahasiswa Universitas Udayana Bali. (foto: ajp TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menegaskan bahwa sektor pajak masih memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara. Karena itu pemerintah akan terus menggenjot pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, yakni 62,3%. Sementara angka tax ratio atau jumlah pembayar pajak Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayar pajak wajib pajak baru mencapai angka 11%.

’’Bayangkan jika mencapai 15%? Kita bisa menambah Rp500 triliun lagi, sehingga tidak ada defisit belanja,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (29/11) pagi.

Kemenkeu mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal sebelumnya, Kemenkeu sempat meramalkan kemungkinan defisit mencapai 2,5-2,7 persen terhadap PDB.

Realisasi defisit tersebut hanya sedikit di atas target dalam APBN-P yang sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Defisit anggaran membengkak lantaran realisasi belanja negara lebih tinggi dari realisasi penerimaan negara. Adapun realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2016 mencapai Rp1.283,6 triliun.

Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa pajak tidak punya fans. Karena itu, negara berupaya agar masyarakat membayar pajak, sebagai dana membangun Indonesia. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 misalnya, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp1.498 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan dari sektor pajak pada RAPBN 2016 sebesar Rp1.355,2 triliun.

Pajak, sambung Sri Mulyani, digunakan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Ia mengingatkan, untuk menyatukan Indonesia, tidak bisa hanya dengan pidato. Karena itu, melalui APBN, utamanya pajak, kita sebenarnya dapat menyatukan Indonesia. “Dengan uang pajak Rp1 triliun, kita bisa membangun 3.541 km jembatan,” ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES