Mensos: Penduduk Miskin Turun 250.000

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan kinerja sebagai program sosial yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen). 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016.

"Artinya ada penurunan sekitar 250.000 penduduk miskin di Indonesia. Data dari BPS tersebut akan menjadi referensi bagi banyak kementerian serta daerah," kata Mensos saat kunjungan kerja di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (17/1/2017). 

Sebelumnya, tambah Khofifah, Maret 2016 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen. Penurunan mencapai 500.000 penduduk miskin.

Khofifah menerangkan dampak positif lain dari PKH adalah adanya 600 ribu keluarga penerima manfaat yang telah "lepas" dari status miskin menjadi sejahtera. Ratusan ribu keluarga tersebut kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya.

"Kami optimistis jumlah penduduk miskin akan semakin turun ditahun-tahun yang akan datang," tuturnya.

Optimisme itu, Kata Khofifah tidak berlebihan. Mengingat saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah gencar melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS). 

Diterangkan, kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, Subsidi LPG 3Kg, dan subsidi listrik. Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Ada 6 juta keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia.Tahun 2017, 3 juta keluarga ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial non tunai," imbuhnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyambut gembira penurunan angka kemiskinan tersebut. Menurutnya, dampak PKH dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika PKH dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya.

Dikatakan, belum lama ini dalam rapat terbatas (13/1) Presiden Joko Widodo meminta penerima subsidi energi dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang  sudah berjalan. Alasannya, subsidi yang digelontorkan banyak yang tidak tepat sasaran. 

Harry menuturkan, dengan pendekatan holistik ini maka PKH diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement