GP Ansor Sulbar Tolak Habib Rizieq Jadi Imam Besar Islam

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kembali membuat kontroversi, setelah beredarnya surat dukungan pengukuhan dirinya sebagai imam besar umat Islam Indonesia.

Kabar tersebut tersebar di sosial media seperti, media online, facebook, wahatsAap, bbm, Twetter dan media cetak dan elektronik. Tanggal 4 Januari 2017 lalu, telah beredar surat dibeberapa pesantren di Pulau Jawa dan beberapa pesantren diluar Pulau jawa, tentang keinginan beliau bahkan mengajak para kyai, santri dan masyarakat untuk mengisi formulir pengangkatan beliau menjadi Imam Besar umat Islam.

Keinginan Habib Rizieq tersebut, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, termasuk Ketua Umum PW GP. Ansor Sulbar, Sudirman AZ saat mendengar dan bahkan melihat formulir isian tersebut. 

“Saya selaku Ketua Ansor Sulbar, menolak Habib Rizieq jadi Imam Besar Umat Islam, Seandainyapun ada ya, cukuplah jadi Imam besar FPI saja,” kata Sudirman dalam rilisnya via wahtsApp, Mamuju.

Penolakan Sudirman beralasan, sebab dia kembali  membuka literatur atau buku-buku sejarah tentang Indonesia dan khusus sejarah Islam. Dari sekian banyak buju yang dibaca, amun dari buku yang sempat beliau baca, tidak ada salam sejarah, baik sejak kepemimpinan zaman baginda Nabi Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi’in, tabi’in Tabi’in bahkan membaca kisah hidup pendiri organisasi besar di Indonesia sekelas NU dan Muhammadiyah, tentang adanya pengangkatan Imam Besar Umat Islam.

Menurutnya Sudirman ini  hanya mengada-ada dan kicauan yang tidak pantas untuk ditanggapi secara serius.

Seandainya pun ada pengangkatan Imam Besar Umat Islam di kalangan Ulama, lanjut Sudirman, maka, sepantasnya yang medapat gelar tersebut adalah pendiri NU Hadratussyekh Hasyim Ashary dan para anak dan cucunya yang lebih pantas untuk diangkat.

“Karena dari segi keilmuan dan massa beliau lebih rill,” kata Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhary Mamuju Ini.

Ketua GP Ansor Sulbar ini mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing tentang isu maupun berita tersebut, terlebih  mengisi formulir karena itu tak lepas dari agenda politik terselubung.

“Dan kepada para pemerintah baik pusat maupun daerah tak terkecuali para aparat TNI-Polri, agar capat mengambil tindakan sebelum terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan,” tutupnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement