TIMESINDONESIA, JAKARTA – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Tuban berunjuk rasa di gedung DPRD Tuban, Kamis (12/01/2017). Mereka memprotes kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro rakyat.
Kebijakan itu diantaranya kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut dinilai mahasiswa mencekik rakyat.
“Kami menolak kebijakan penerintah dalam menaikan harga-harga yang tidak pro rakyat dan sangat mencekik rakyat itu. Kalau tidak ada solusi lain selain menaikan harga-harga itu seharusnya pemerintah bisa melaksanakan pasal 33,” tegas Ahmad Winarto, korlap aksi.
Pasal 33, lanjut Winarto, solusi yang mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan prinsip perokonomian nasional. Dalam Ayat 3 yang tertulis bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam aksi unjuk rasa itu juga sempat terjadi kericuhan. Para pendemo saling dorong dengan petugas keamananan lantaran ingin memasuki gedung DPRD lantaran tidak ada yang mewakili untuk menemui aksi mereka.
“Hidup rakyat, hidup rakyat, mohon wakil rakyat kalian keluar kalau tidak keluar kami akan memaksa masuk ke dalam,” teriak Winarto.
Masa pendemo membela kebijakan yang tidak pro rakyat itu akhirnya ditemui langsung oleh Ketua DPRD Tuban, HM Miyadi. Dihadapan mahasiswa politisi asal partai kebangkitan bangsa (PKB) itu juga menolak kenaikan harga, lantaran tidak dilakukan sosialiasasi terlebih dahulu. Selain itu, Miyadi berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada DPRD pusat.
Setelah ditemui dan diberi penjelasan oleh Ketua DPRD Tuban, para mahasiswa membubarkan diri meninggalkan gedung DPRD Tuban dengan tertib. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
