Dewan Pers Ajak Masyarakat Cerdas Bermedia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Dewan Pers Ratna Komala mengajak masyarakat untuk tidak turut serta menyebarkan informasi hoax dan cerdas bermedia.

Dalam diskusi publik bertema Tsunami Media Sosial dalam Perspektif Hukum, Ratna menilai saat ini Indonesia tidak boleh begitu saja percaya dengan informasi yang tersebar di media sosial.

Menurutnya, kebanyakan informasi yang beredar di dalam media sosial tersebut, tidaklah mencantumkan sumber-sumber yang jelas. Kecuali informasi itu berasal dari media mainstream yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat harus bisa membedakan isi informasi di media sosial yang hoax dan yang benar," katanya dalam diskusi yang digelar di Ruang Capolista Ijen Resort and Convention Malang, Sabtu (7/11/2016) malam.

Ratna menjelaskan tak akuratnya informasi di media sosial karena sumber informasi bukanlah lembaga pers yang tercatat dan terverifikasi Dewan Pers. Karena itu, informasi yang dibuat tidak sesuai dengan kode etik jurnalis dan sering menyalahi kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. 

"Informasi hoax yang tersebar sering tak memenuhi kaidah jurnalistik ataupun kode etik," tambahnya.

Selain itu, Ratna juga berpesan pada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak menyebarkan berita hoax. Sebab, penyebaran informasi kini telah diatur dengan UU No 11 Tahun 2016, atau yang dikenal UU ITE.

Salah satu pasalnya yakni pasal 28  ayat 2 menyebutkan bahwa setiap Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), akan mendapatkan sanksi pidana 6 tahun dan atau denda Rp 1 miliar.

"Saya harap itu bisa membuat masyarakat bisa bijak menggunakan media," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement