Aktivis dan DPRD Pamekasan Tolak Kenaikan Tarif Pembuatan STNK

Jumat, 06 Januari 2017 - 12:02 | 19.96k

Penolakan PP nomor 60 tahun 2016 tentang PNBP oleh anggota DPRD Pamekasan melalui penggalangan tanda tangan yang dilakukan oleh KMPI Pamekasan, Jumat (6/1/2017). (Foto: Putera Khafi/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang resmi diterapkan hari ini oleh pemerintah, mendapat penolakan dari Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI). Mereka menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Pamekasan, Jumat (6/1/2017).

Aksi penolakan yang dilakukan dengan penggalangan tanda tangan ini, mendapat dukungan dari para anggota DPRD Pamekasan. Tiga orang yang ikut memberikan tanda tangannya di atas kain putih sepanjang lima meter itu, masing-masing Ketua Dewan Halili Yasin, Ketua Komisi III Karimullah dan Ahmad Tatang anggota Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Zainul Hasan, Koordinator KMPI, kenaikan tarif tersebut akan semakin mempersulit ekonomi rakyat kecil. Apalagi kenaikannya sampai tiga kali lipat.

"Kalau biaya pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan dan surat izin serta STNK lintas batas negara naiknya tiga kali lipat, maka sudah nyata bahwa kebijakan ini tidak pro rakyat," ungkap Zainul Hasan.

Pemuda yang akrab disapa Hasan Tbk ini mendesak agar Presiden Jokowi segera mencabut PP tersebut. Apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan dan Kapolri saling membantah tidak tahu soal isi PP tersebut.

"Lucu sekali jika ini diterapkan sementara pucuk pimpinan di negeri ini saling lempar kebijakan. Maka tidak ada alasan lain bagi Presiden untuk mencabutnya," ungkap Hasan.

Sementara itu, Halili Yasin mengaku dukungan penolakan PP nomor 60 tahun 2016 itu sifatnya tidak secara institusional. Sebab belum pernah disepakati oleh anggota lainnya untuk bersama-sama menolak PP tersebut.

"Karena penolakan ini dari masyarakat, maka saya ikut mendukung sebagai pribadi dan sebagai anggota dewan," ungkap adik kandung Bupati Pamekasan ini.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini meminta agar hasil penggalangan tanda tangan disampaikan ke DPR RI agar mendapat perhatian dan mendukung aspirasi rakyat Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.