Wapres JK Tegaskan Moratorium UN Ditolak Pemerintah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wacana moratorium Ujian Nasional (UN) yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ditolak oleh pemerintah, demikian diungkapkan Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla.

"Usulan moratorium itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang," ujar JK  - sapaan akrab Wapres di Jakarta, Rabu (7/12/2016) menanggapi hasil sidang paripurna terkait UN.

Menurut Wapres, penolakan pemerintah itu didasarkan alasan jika UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pemerataannya.

"Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," imbuhnya.

Wapres menambahkan jika UN tak perlu dihapus, hanya perlu dievaluasi. Selain itu UN akan dijadikan pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti Tiongkok, Korea dan India.

"Jadi usulan tadi tidak diterima tapi dikaji lebih dalam lagi, untuk memperbaiki mutunya," lanjutnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait UN yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Khusus untuk opsi ketiga, UN untuk tingkat SMA dan sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP dan sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement