Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,487 • USD → IDR Beli: 13,501
  • EUR → IDR Jual: 14,388 • EUR → IDR Beli: 14,407
  • HKD → IDR Jual: 1,736 • HKD → IDR Beli: 1,738
  • JPY → IDR Jual: 118 • JPY → IDR Beli: 118
  • AUD → IDR Jual: 9,982 • AUD → IDR Beli: 9,998
  • SGD → IDR Jual: 9,450 • SGD → IDR Beli: 9,466
  • Emas Jual → 552,000 • Emas Beli → 516,000
  • Perak Jual → 10,400
  • Update Tanggal 02-12-2016

Gantikan UN, Mendikbud Sodorkan USBN

Home / Pendidikan / Gantikan UN, Mendikbud Sodorkan USBN
Gantikan UN, Mendikbud Sodorkan USBN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (Foto: setkab)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mendorong Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai metode evaluasi capaian belajar siswa, menggantikan Ujian Nasional (UN) yang rencananya bakal dilakukan moratorium mulai 2017 mendatang.

"Nantinya, kelulusan siswa akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, Kamis (1/12/2016).

Menurut Mendikbud, standar tersebut merupakan hasil kajian yang telah disesuaikan dengan hasil pemetaan dari UN di tahun-tahun sebelumnya.

Lewat moratorium UN dan mengalihkannya ke USBN, Kemendikbud berupaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel.

Menjawab kekhawatiran di masyarakat soal standar mutu pendidikan nasional, Mendikbud menyampaikan bahwa standar nasional pendidikan tetap dilaksanakan, tetapi kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai amanat undang-undang.

"Pelaksanaan USBN juga dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)," imbuhnya.

Sementara, untuk transisi dari penyelenggaraan UN menjadi ujian sekolah, Mendikbud mengajukan beberapa langkah yang siap dilaksanakan pemerintah, di antaranya sebagai berikut:

  • Melakukan penyesuaian kebijakan terutama perubahan regulasi mengenai penyelenggaraan evaluasi pendidikan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2015, serta peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada PP nomor 17 tahun 2010.
  • Memberikan fasilitasi kepada provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP) ke sekolah menengah atas (SMA).
  • Memberikan fasilitasi proses penyelenggaraan ujian sekolah, berstandar nasional termasuk pemetaan siswa dan pendidikan nonformal.
  • Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.
  • Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah dan pengembangan sistem penilaian yang komprehensif. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com