Ormas dan Pesantren Berperan Eliminisasi Kekerasan Perempuan

TIMESINDONESIA, JEMBER – Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pondok pesantren di Jember, Jawa Timur, berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Karena berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, angka kekerasan mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun.

“Kekerasan terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat jumlah kekerasan terus meningkat. Seperti data dari Komnas Perempuan yang tahun ini mencapai 321.752 kasus, dari sebelumnya 293.220 kasus pada tahun 2015,” kata Ketua Bidang Gerakan Perempuan Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Jember, Agustina Dewi, Jumat (25/11/2016).

Angka itu adalah jumlah kekerasan yang dilaporkan dan telah ditangani oleh pihak yang berwajib. Padahal, sambung Dewi, bisa jadi hal itu seperti fenomena gunung es yakni angka kekerasan yang tidak terlaporkan jumlahnya jauh lebih banyak dari data yang terekam.

Komitmen tersebut dinyatakan dalam acara diskusi dan deklarasi resolusi damai yang bertema “Eliminasi Kekerasan, Mengkonstruksi Perdamaian” yang digagas IKAPMII Jember, pada 25 November 2016. Momentum ini bertepatan dengan peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan Internasional.

“Diskusi ini diharapkan menjadi awal kebangkitan kepedulian komunitas-komunitas yang ada di Jember untuk bergerak bersama mewujudkan perdamaian dengan tidak mentoleransi kekerasan,” ujar Dewi.

Acara yang digelar di aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember ini dihadiri oleh perwakilan ormas dan komunitas pesantren di Jember, yakni Fatayat NU Jember, Kohati Cabang Jember, PMII Jember, Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qornain Sukowono, Ponpes Nurul Jadid Al-Islami, Ponpes Al Jauhar, dan Ponpes Darul Hikam.

Perwakilan Ponpes Nurul Jadid Al Islami, Najmatul Millah menuturkan, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, berperan penting dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan.

“Materi anti kekerasan dan perdamaian bisa dimasukkan dalam kurikulum, sekaligus dalam proses pembelajaran yang dilakukannya oleh pesantren dan lembaga pendidikan tersebut,” tuturnya.

Ia berkata, perdamaian seharusnya dipahami bukan hanya kekerasan yang diterima secara langsung, melainkan juga kesiapan struktur masyarakat maupun organisasi pemerintahan yang ada telah menjamin terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan di masyarakat.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kemanusiaan. Seharusnya persoalan ini menjadi perhatian semua pihak, karena terkait penghargaan atas hak azasi manusia,” ujar Ketua IKAPMII Jember, Ahmad Taufiq, yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.

Dalam diskusi ini, para perwakilan ormas dan pesantren membangun komitmen bahwa kekerasan dalam bentuk apapun harus dihilangkan. Baik yang berupa kekerasan langsung maupun tidak langsung. Kekerasan fisik maupun psikologis, serta di ruang publik maupun di ranah domestik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement