JCC: Jangan Persoalan Demo, Persoalkan Penyebab Demo

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Demontrasi besar-besaran yang akan digelar 4 November nanti, tak hanya menjadi persoalan Pilgub DKI Jakarta atau persoalan politik. Namun, sudah melebar pada persoalan menjaga keamanan dan kesatuan NKRI.

Menyikapi hal itu, semua pihak, terutama pemerintah dalam hal ini penegak hukum, seperti pihak kepolisian, harus sigap dan memahami secara utuh mengapa ada demontrasi 4 November nanti.

"Polisi harus jeli memahami persoalan, memahami nilai demokrasi. Dalam aksi 4 November nanti, bukan demontran yang malah disalahkan. Tetapi mengapa ada aksi demontrasi itu," jelas Chairman John Caine Center (JCC), Najib Attamimi, kepada TIMES Indonesia, Selasa (1/11/2016).

Siapapun warga negara jelas Najib, berhak untuk melakukan demontrasi. Apalagi setelah menyerahkan surat pemberitahuan. "Demontrasi itu bagian dari nilai-nilai demokrasi," katanya.

Menurut analisis Najib, saat ini yang harus dikaji secara utuh adalah perilaku atau perkataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bukan semua pihak malah menyerang balik yang akan melakukan demontrasi.

Seharusnya, pihak Ahok katanya, mulai dari Ahok sendiri, pendukung, partai pendukung, harus mengambil sikap dan menyikapi apa yang dilakukan Ahok. Hal itu harus segera diselesaikan.

"Karena hanya persoalan satu orang saja, efeknya bisa memporak-porandakan republik ini. Jika polisi dibilang terlambat, bisa iya bisa tidak. Karena polisi masih bisa menyelesaikan kasus tersebut," katanya.

Semua pihak yang terkait dan terlibat dalam kasus Ahok itu bisa dimintai keterangan. Apalagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ahok adalah penistaan agama.

"Anehnya, Ahok malah mendatangi polisi, dengan gaya menentang. Seakan dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan, malah menantang," katanya.

Melihat kondisi tersebut, mengapa pihak kepolisian malah diam tak ada tindakan. Padahal, sebelumnya sudah ada aksi mengecam apa yang dikatakan Ahok.

Namun, proses hukum belum juga ditegakkan. "Hukum harus ditegakkan. tidak ada istilah tumpul keatas tajam kebawah. Hukum wajib ditegakkan," tegas Najib.

Demontrasi yang akan dilakukan banyak ormas Islam itu nilai Najib, tak akan bisa langsung menyelesaikan persoalan.

"Kasus itu tak akan bisa berakhir 4 November. Karena itu, pemerintahan Jokowi, harus segera mengambil sikap yang bijaksana," harapnya.

Selain itu, partai pendukung Ahok harus juga menerima konsekwensinya akibat sikap atau perilaku satu orang, yakni sosok yang diusungnya.

"Sosok Ahok itu dalam soal pekerjaan, hampir tidak tercela. Tapi pemimpin itu bukan hanya soal pekerjaan. Jika hanya kerja, bisa cari mandor. Ini soal kepemimpinan," ujarnya.

Dari itu, pemerintah dan semua pihak, masih ada waktu satu hari atau dua hari untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Misalnya, silahkan panggil Ahok. Namun, bukan karena paksaan. Tapi memang tugas polisi menyelesaikan persoalan hukum yang ada. Karena sudah kewajiban polisi selaku penegak hukum," katanya.

Para demontran itu beber Najib, akan membawa kehendak. Silahkan dilihat kehendaknya apa. "Jika kehendaknya salah, silahkan dibenarkan dan diperbaiki. Bukan malah semua pihak menekan para demontran," katanya.

Yang harus dipikirkan semua pihaknya, mengapa demontrasi itu terjadi. "Jika tidak ada Ahok, tidak ada kasus 4 November. Kita tunggu, seperti apa tindakan aparat terhadap tindakan Ahok. Itu yang harus dikejar," katanya.

Najib juga menyentil sikap Ketua Umum PBNU yang melarang warga Nahdliyin ikut demontrasi. Bahkan jika diketahui ikut demo dengan menggunakan atribut NU, akan mendapat sanksi tegas.

"Hal itu sikap yang tidak menghormati nilai demokrasi. Menyampaikan aspirasi adalah bagian dari nilai demokrasi. Jangan bersikap diktator begitu," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement