Jaga Netralitas, KPU DKI Kembalikan Komputer Bantuan Pemprov

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memutuskan untuk mengembalikan sebanyak 25 komputer dan 21 laptop bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pilkada 2017 mendatang.

"Yang sebenarnya terjadi adalah KPU DKI sempat meminta bantuan sarana dan prasarana kepada Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang," ucap Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Sumarno menegaskan jika permintaan bantuan itu sejatinya diperkenankan karena sesuai Pasal 126 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa pemerintah provinsi berkewajiban memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan pemilu setelah ada permintaan dari pihak penyelenggara.

"Rencana pengembalian ini sudah disampaikan KPU DKI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu," imbuh Sumarno.

Selanjutnya, KPU DKI baik provinsi maupun kota akan menggunakan perangkat komputer yang ada. Sementara untuk kekurangannya, kemungkinan akan disewakan dari pihak ketiga.

KPU DKI juga memastikan komputer yang disewa pihaknya dapat dipertanggungjawabkan dan akan mengundang ahli teknologi informasi independen untuk memeriksa dan mengaudit komputer sewaan tersebut.

Kini pihaknya berharap seluruh peserta dan masyarakat DKI Jakarta percaya pada komitmen dan upaya KPU untuk mewujudkan Pilkada DKI yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu ia mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing isu yang sengaja dihembuskan pihak tak bertanggung jawab. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement