Curhatan Guru Honorer Bergaji Rp 50 Ribu Per Bulan

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Nasib guru non PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau bisa disebut GTT dan PTT di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, cukup memprihatinkan dan tidak manusiawi. 

Apa sebabnya? Besaran, gaji yang mereka terima paling besar hanya Rp 200 per bulan. Bahkan yang lebih mengenaskan, ada yang hanya gaji mereka hanya Rp 50 ribu per bulan.

BACA JUGA: Guru Honorer Ancam Turun ke Jalan Lagi

"Gaji selama ini ada yang cuma Rp50 ribu, ada yang Rp200 ribu, maksimal ya itu cuma Rp200 ribu," curahan hati (curhat) itu dilontarkan oleh satu diantara guru honorer yang ikut aksi damai Listiati, Kamis (20/10/2016).

Lebih ironis, guru honorer lainnya, Andik, meminta untuk membayangkan gaji guru yang besarnya Rp50 ribu per bulanb itu apakah cukup atau tidak untuk biaya hidup selama satu bulan.

BACA JUGA: DPRD Lamongan Janji Perjuangan Nasib Guru Honorer

"Kita ini sepatuan rapi, baju batik, penampilan klimis, tapi tidak ada bayarannya. Itu pun gaji dari sekolah. Itu iuran guru-guru yang sudah PNS," terang Andik. 

Akibat hanya bergaji Rp50 ribu sampai Rp200 ribu, para guru honorer, sambung Andik mencari kerja sampingan supaya bisa mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidup. 

"Kita demo, bukan karena kekurangan, tapi kita sudah harus kerja sampingan, karena gajinya cuma segitu," jelasnya. 

Lebih lanjut, guru honorer yang sudah mengabdi sejak 10 tahun ini berharap mendapat pengakuan dari daerah, yakni Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lamongan. 

BACA JUGA:  Guru Honorer: Gajiku 50 Ribu, Utangku 100 Ribu

"Harapannya, kami ingin dapar pengakuan dari daerah, Lamongan tidak banyak guru, kekurangan guru, tapi tidak ada perhatian dari Pemda. Paling rendah sekalipun, ada 50 ribu lah perhatian dari pemerintah daerah," inginnya. 

Andik menambahkan, para guru honorer yang turun ke jalan untuk menuntut SK bupati ini, sebenarnya juga untuk karir mereka ke depan. "Sekolahan butuh guru, PNS kuranf. Yang kami minta SK, bisa sertifikasi, ada pengharapan untuk bisa ikut Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)," tutupnya.

BACA JUGA: Ribuan Guru Honorer Sekolah Dasar Turun ke Jalan

Atas kondisi itu, ratusan guru GTT dan PTT se-Kabupaten Lamongan, menggelar aksi damai turun ke jalan dengan dua tuntutan. Pertama, mereka meminta Meminta SK (surat keputusan, red) Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, dan yang kedua menuntut Kesejahteraan yang layak berupa gaji Rp500 ribu per bulan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement