TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Forum Honorer Sekolah non Kategori (FHSNK), saat menggelar aksi damai di depan DPRD Lamongan, menyatakan belum merdeka.
"Kita belum sejahtera, gaji kita 200 ribu, kita belum merdeka. Kesejahteraan kita adalah UMK," ucap salah satu orator di depan para GTT dan PTT, saat orasi di depan gedung DPRD Lamongan, Kamis (20/10/2016) pagi ini.
BACA JUGA: Ribuan Guru Honorer Sekolah Dasar Turun ke Jalan
Untuk diketahui, FHSNK menggelar aksi damai untuk menyalurkan aspirasi menuntut, Meminta SK (surat keputusan, red) Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, dan menuntut Kesejahteraan yang layak berupa gaji Rp500 ribu per bulan.
"Kami tidak minta neko-neko, kita hanya minta SK Bupati, untuk Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan syarat ikut sertifikasi," ujarnya. Dalam, aksi yang rencana awal diikuti ribuan guru honorer, namun hanya diikuti ratusan guru honorer.
Padahal, sambung orator FHSNK, pemerintah mendukung demo buruh supaya gajinya sesuai UMK. "Maka kami berhak menerima lebih dari UMK, karena kami mendidik calon-calon generasi penerus bangsa," lanjutnya.
Mereka berharap, aspirasinya didengarkan pihak pemerintah. "Gaji kami tidak ada yang nilainya sampai 1 juta. Guru swasta bisa sertifikasi tapi kami tidak bisa sertifikasi. Kami rakyat Lamongan, dengarkan aspirasi kami," sambung sang orator.
Bahkan, di sela-sela orator berorasi, para guru GTT dan PTT menyanyikan lagu yang mereka ciptakan sendiri. "Gajiku 50, utangku 100 ribu, cicilanku 200 ribu, kalau kurang minta bupatiku" begitu bunyi nyanyian mereka. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
