Peristiwa Daerah

Sajikan Data Berkualitas, BPS Jember Siap Sinergi dengan SKPD

Senin, 26 September 2016 - 19:09 | 73.14k
Kepala BPS Jember, Indria Purwaningsih, saat memotong tumpeng memperingati Hari Statistik Nasional di Kantor BPS setempat, Senin (26/9/2016). (Foto: Mahrus Sholih/ TIMESIndonesia)
Kepala BPS Jember, Indria Purwaningsih, saat memotong tumpeng memperingati Hari Statistik Nasional di Kantor BPS setempat, Senin (26/9/2016). (Foto: Mahrus Sholih/ TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, JEMBER – Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, siap bersinergi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemkab Jember untuk menyajikan data yang berkualitas. Data itu nantinya bisa menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten untuk mengambil kebijakan dalam membangun daerahnya.

“Sebelumnya kami sudah bekerjasama dengan SKPD, diantaranya Dinas Pertanian. Namun kedepan, kerjasama itu akan kami perluas dengan SKPD yang lain,” kata Kepala BPS Jember, Indria Purwaningsih, saat menggelar Hari Statistik Nasional (HSN) di Kantor BPS setempat, Senin (26/9/2016). Peringatan HSN ini, mengambil tema “Kerja Nyata Dengan Data”.

Menurut dia, kerjasama dengan Dinas Pertanian itu diantaranya pengumpulan dara mengenai luas tanaman, luas tanaman yang dipanen serta berapa produktifitas tanaman petani.

“Meskipun data yang dikumpulkan masih terbatas pada tanaman padi dan palawija,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, kerjasama tersebut akan dikembangkan dengan sejumlah SKPD lainnya. Karena sebelumnya, Indria menyebut, sinergitas itu masih terkendala ego sektoral di masing-masing dinas sehingga mempengaruhi kualitas data yang disediakan BPS.

Indria mencontohkan, pada kasus angka buta huruf misalnya, tarik ulur kepentingan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dengan BPS cukup kuat. Dinas mengklaim angka buta aksara di Jember telah teratasi, artinya tak ada masyarakat di Jember yang mengalami buta huruf. Sementara, data berbeda ditemukan oleh BPS.

Padahal, kata Indria, secara devinisi, buta aksara rumusan BPS lebih sederhana dibanding pengertian yang diambil pemerintah.

Rumusan BPS menyebut, seseorang yang bisa menulis latin, arab atau aksara daerah meski tak mampu berhitung dinyatakan tidak buta huruf sedangkan devinisi pemerintah, haruslah bisa menulis aksara latin sekaligus mampu berhitung.

“Jika mengacu ke devinisi tersebut, seharusnya hasil BPS (tentang angka buta aksara) lebih rendah. Tapi faktanya lebih tinggi,” jelasnya.

Sehingga, Indria menegaskan, BPS akan kembali membangun sinergi dengan SKPD di tingkat kabupaten untuk terus membangun kualitas data sekunder yang bisa menjadi acuan pengambilan keputusan bagi para stake holder.

“Komitmen kami, sebagai lembaga penyedia data bagi pemerintah dan masyarakat, BPS akan menyajikan data statistik yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. Sinergi itu, merupakan salah satu cara yang akan kami lakukan,” tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Khoirul Anwar
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES