Kaji Soal Parkir Malang, TIMES Indonesia Fasilitasi FGD

TIMESINDONESIA, MALANG – Persoalan parkir di Kota Malang, Jawa Timur, kian menjadi perhatian publik. Beberapa suara ikut meramaikan persoalan parkir, mulai petisi hingga rencana membentuk pansus parkir di DPRD Kota Malang. Dalam rangka merespons masalah itu, TIMES Indonesia mefasilitasi dialog soal parkir yang diinisiasi oleh Lembaga Riset Hasta Komunika dan LBH PEKA Kota Malang. 

Hadir dalam Forum Group Discusion (FGD) itu, Direktur Hasta Komunika, Anas Muhammad, M.Sc, Pimred TIMES Indonesia, Yatimul Ainun, Kasi Restribusi Dinas Perhubungan Kota Malang , Humas Paguyuban Parkir Kota Malang (PAPAKOMA), aktivias LBH PEKA, Harvad Kurniawan Ramadhan serya didulung penuh oleh ormas KOSGORO.. 

Suasana dialog untuk mencari solusi parkir di malang, Sabtu, (24/9/2016) (Foto: Senda/TIMESIndonesia)

Dalam sambutan Direktur Hasta Komunika, Anas Muhammad, mengatakan diskusi ini diadakan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan antara pengelola parkir, masyarakat dan juga pemerintah. “Selama ini muncul stigma jika muncul persoalan parkir maka yang menjadi kambing hitam adalah tukang parkir. Padahal kan tidak selamanya begitu,” katanya. 

Oleh karenanya, Anas berharap agar forum diskusi ini dibiasakan untuk menemukan titik temu berbagai persoalan di Kota Malang. “Tentu Hasta Komunika dan didukung TIMES Group terbuka untuk membiasakan diskusi sebaai salah satu instrument pencari solusi. Semoga ini bermanfaat,” imbuhnya. 

Sementara itu, Humas PAPAKOMA, Made mengatakan isu yang berkembang di luar sangat merugikan tukang parkir. Mulai parkis ilegal hingga berbagai stigma negative lainnya. “Kami rasa kok nggak benar ya selama ini. Katanya banyak uang parkir bocor dan lain-lain hingga berbagai  isu lain,” katanya. 

Ia juga menepis dugaan potensi parkir yang melebihi angka Rp 10 miliar. “Yang tahu kan kami orang parkir. Berapa sebenarnya potensi parkir sebenarnya. Kalau orang yang nggak tahu kan enak aja ngomong katanya bocor berpuluh-puluh miliar,” katanya. 

Sementara Drs Berto, MM selaku Kasi Restribusi Dinas Perhubungan Kota Malang mengakui mengatur parkir di Kota Malang sangat rumit. "Banyak kendala memang tapi selama ini bisa berjalan kok," katanya.

Sementara itu Pimred TIMES Indonesia Yatimul Ainun meminta ketegasan pemerintah Kota Malang untuk mengurusi soal parkir. "Tentu Pemerintah Kota Malang harus merespon masalah ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya. 

Diskusi hampir dua jam di Kantor TIMES Indonesia itu akhirnya menghasilkan rekomendasi kepada Pemkot Kota Malang dan juga DPRD agar segera menentukan kebijakan detail lokasi dan tarif parkir. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement