Peristiwa Nasional

September Belum Dicairkan, Mendikbud Ancam Hentikan Anggaran KIP

Jumat, 02 September 2016 - 11:42 | 60.17k
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Muhadjir Effendy saat meninjau pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, (2/9/2016) (foto: Muhammad Agus Salim/TIMESIndonesia)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Muhadjir Effendy saat meninjau pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, (2/9/2016) (foto: Muhammad Agus Salim/TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, MALANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengancam akan menarik anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Kabupaten Malang jika bulan September ini KIP belum tercairkan. "Kalau tidak terserap akan kami hentikan," ujar Muhadjir.

Hal itu dikatakan Muhadjir saat meninjau pendistribusian KIP di SD Negeri Mangliawan 01, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (2/9/2016). Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk segera menyelesaikan program KIP tersebut.

"Saya mohon dan berharap semua guru, Kepala Desa, Camat, Bupati untuk bergerak dan menjemput ke desa-desa agar program KIP segera cair," jelas Muhadjir.

KIP sendiri disalurkan dari Desa/ Kelurahan ke siswa siswi penerima, yang kemudian penerima harus menyetorkan KIP tersebut ke pihak sekolah untuk dilakukan entri pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dari Dapodik, dilakukan verifikasi yang kemudian baru dapat dicairkan pada Bank BRI yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan penyalur anggaran KIP.

Besaran uang yang diterima oleh siswa SD penerima KIP sebesar Rp450.000 per tahun, untuk SMP sebesar Rp750.000 per tahun dan SMA sebesar Rp1 juta per tahun.

Kemdikbud sendiri memberikan tenggat waktu pada akhir bulan September 2016 ini. Apabila sampai tenggat waktu belum juga cair, pihaknya akan menghentikan anggaran KIP tersebut.

"Kalau akhir September belum terserap, kami akan hentikan dan akan cari sarana lain," ujar Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.

Di Kabupaten Malang sendiri terdapat 71 ribu penerima KIP, dan hingga saat ini masih sebanyak 19 ribu penerima KIP yang sudah masuk pada entri Dapodik.

Sementara itu, Bupati Malang, Rendra Kresna mengakui, jika sosialisasi proses pencairan KIP masih belum maksimal. "KIP ini sudah diterima oleh masyarakat, hanya saja belum tahu jika harus ada tahap selanjutnya (entri Dapodik)," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES