DPR Desak Pemerintah Publikasikan Para Pembakar Hutan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kebakaran hutan yang masih saja terjadi tahun ini membuat kalangan legislator prihatin. Salah satunya anggota Komisi IV DPR RI, Akmal Pasluddin yang mendesak pemerintah, terutama  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih serius menindak pelaku.

Menurutnya, perusahaan yang sengaja membakar hutan, baik pada 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya, harus segera dibekukan. Tak cukup itu saja, ia pun mendesak pemerintah membuka nama serta pimpinan perusahaan terkait kepada publik.

"DPR sangat mendukung pemerintah untuk melakukan tindakan tegas pada perusahaan-perusahaan perusak pembakar hutan dan lahan baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Data sudah lengkap di pemerintah siapa saja pelaku pembakar hutan ini. Tinggal tindak tegas dan umumkan secara luas," tegasnya.

Akmal menilai kebakaran tahun lalu adalah bencana paling buruk yang dialami Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Insiden itu harusnya menjadi bahan evaluasi ketat bagi pemerintah untuk berusaha menekan angka kebakaran yang diakibatkan ulah manusia.

 "Namun pada kenyataannya, selama bulan Agustus 2016 saja, titik panas semakin banyak terpantau dari satelit Terra dan Aqua meskipun harus didalami titik panas itu belum tentu titik api," imbuhnya.

 Meski demikian, politisi PKS ini memuji koordinasi antar lembaga negara, baik Kementerian LHK, Polri, TNI, BNPB, Pemda dan semua pihak termasuk presiden untuk memberikan perhatian pada proses pengendalian kebakaran tahun ini.

Lebih lanjut ia mengimbau pemerintah juga melangkah bijak dalam merancang anggaran penanganan bencana. "Komisi IV menginginkan agar anggaran pengendalian kebakaran ini tidak ada yang menguap sedikit pun di saat kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement