TIMESINDONESIA, JAKARTA – Masuknya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam jajaran Kabinet Kerja hasil perombakan disayangkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Lembaga ini menyangsikan integritas SMI dengan tugas berat yang harus dilakukan.
Sekjen FITRA, Yenny Soetjipto menyebutkan, ada delapan pekerjaan rumah SMI yang harus dikerjakannya sebagai Menteri Keuangan. Pertama, menggenjot penerimaan pajak. Saat ini, penerimaannya mencapai 30 persen dari total target pajak. Kedua, menggenjot penyerapan anggaran pemerintah, termasuk kementerian lain yang saat ini rata-rata baru 31 persen setiap kementerian.
Ketiga, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BUMN harus ditingkatkan sebagai konsekuensi pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp 100 triliun dalam dua tahun ini.
Selanjutnya, SMI sebagai Menkeu punya tugas mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan, sehingga optimalisasi kebijakan publik harus dilakukan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus dioptimalkan.
Yenny menyampaikan, SMI punya tugas mereformasi sistem perpajakan. “SMI bulan April 2016 pernah menulis lebih setuju terhadap reformasi perpakajan, sehingga Menkeu harus mendorong percepatan pembahasan RUU Perpajakan di DPR yang mangkrak 3 kali prolegnas,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (28/7/2016).
Terkait dengan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditugaskan Presiden kepada Sri Mulyani, menurut FITRA, hal tersebut merupakan simplifikasi dari tugas Menkeu.
“Tugas pengelolaan Fiskal yang berkeadilan lebih utama dibandingkan dengan hanya tax amnesty. Dalam Seminar di UI sebelum dilantik menjadi Menkeu, SMI menyampaikan terkait dengan distribusi keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Padahal Tax Amnesty bertolak belakang dengan prinsip yang pernah disampaikan SMI,” terangnya.
Stop hutang luar negeri dan mengoptimalkan pemungutan pajak nasional menjadi pekerjaan rumah bagi SMI sebagai Menkeu.
SMI mempunyai tugas untuk menyelamatkan dana transfer dan dana desa dari mafia anggaran di DPR.
“Saat ini banyak anggota DPR terjerat kasus dana transfer daerah, khususnya DAK fisik (infrastruktur). Hal ini harus diantisipasi Menkeu sehingga penggunaan APBN secara bertanggungjawab,” ungkap Yenny.
FITRA merekomendasikan agar Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memahami Nawa Cita sebagai perisai penyusunan APBN. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Khoirul Anwar |
| Publisher | : Ahmad Sukmana |
