Kemendesa - IDB Kembangkan Keuangan Inklusi Syariah di Desa

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) sepakat untuk mengembangkan sistem keuangan inklusi syariah di desa.  

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendesa dan IDB akan dilangsungkan di Jakarta pada Agustus 2016 mendatang.

Kepastian kerjasama ini disampaikan Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur (Presdir) IDB, Muhammad Ali Al Madani pada Kamis (30/6/2016) di Saudi Arabia.

Menteri Marwan menjelaskan, IDB menawarkan tiga hal untuk dikerjasamakan dengan Kemendesa PDTT, yakni zakat, wakaf, dan mikro finansial atau keuangan inklusi syariah. 
‎
"Semuanya didedikasikan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan keadilan ekonomi di pedesaan," ujar Menteri Marwan.‎

Menurutnya, Presdir IDB sangat senang bisa bekerjasama dengan Kemendesa. Ini merupakan kerjasama yang pertama kali dilakukan antara Kemendesa PDT dan IDB.‎

Ia menambahkan, Kemendesa dan IDB mempunyai semangat dan ruh yang sama dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat terutama di pedesaan. Melalui tiga agenda tersebut, akan banyak hal yang bisa dilakukan ke depannya.‎

Sistem keuangan inklusi syariah bisa menjadi senjata ampuh dalam mengatasi masalah kesejahteraan maupun kemiskinan serta kesenjangan sosial  di kawasan pedesaan.


"Kesejahteraan bisa didapatkan dengan membuka akses keuangan dan industri menjadi inklusif, tidak hanya memudahkan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah. Untuk itu dibutuhkan konsep Islamic micro finance," pungkas Marwan.‎ (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement