Ini Strategi Pencegahan Kekerasan Anak di Papua

TIMESINDONESIA, PAPUA – Kekerasan anak di Papua dinilai terus mengalami peningkatan. Pasalnya, harus ada strategi pencegahan untuk menekan angka kekerasan pada anak di Papua.

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPARI) memberikan solusi dengan cara memberikan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Papua, Selasa (28/6/2016).

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Kementerian PPA, Ratih Rachmawati, kegiatan yang digelarnya merupakan strategi dalam penangan terhadap kekerasan terhadap anak di Papua yang semakin meningkat.

"Tujuan PPATBM ini melakukan pencegahan karena fokus pemerintah selama ini hanya sebatas pada penanganan semata, tidak pada pencegahan," akunya, kepada awak media usai acara pelatihan.

Uang negara katanya, habis karena pemerintah selama ini hanya fokus melakukan visum, pendampingan, dan sidik. "Padahal, pendampingan merupakan fokus utama terhadap perlindungan anak," ujarnya.

Pencegahannya itu bebernya, berjalan seperti Piramida yang harus seimbang. Dari itu, Kementerian PPARI, melakukan pelatihan kepada tokoh masyarakat, kader, aktivis desa, dan kelurahan di Provinsi Papua yang merupakan pilar penting di masyarakat yang melakukan perubahan.

"Setelah mereka mendapatkan ilmu dari pelatihan, mereka kembali kepada masyarakat untuk bisa menularkan juga kepada masyarakat lainnya agar sama-sama memberantas kekerasan terhadap anak," harapnya.

Dari kegiatan tersebut, peserta dapat merespon dini, ketika terjadi kekerasan di wilayah masing-masing dan bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak, Kepolisian dan lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak.

"Untuk di Papua sendiri, kami pilih Kota Jayapura di Kampung Enggros dan Yoka. Sementara di Kabupaten Jayapura ada di Kampung Fakdawer dan Kampung Doyo Lama," katanya.

Dia menambahkan, untuk angka pastinya kekerasan pada anak, pihaknya belum bisa memastikan. Karena data yang masuk masih belum final. "Kami perlu melakukan sosialisasi dan menghimpun data yang valid," ujarnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement