Guru Lakukan Ini jika Pemprov Tak Segera Cairkan BOS

TIMESINDONESIA, PONTIANAK – Ribuan guru dari 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat yang menggelar aksi damai mengancam tidak akan membuka pendapat murid baru. Itu mereka lakukan jika Pemerintah Provinsi Kalbar tidak secepatnya mencairkan dana bantuan operasional sekolah.

Jamain, salah seorang guru asal Kubu Raya, saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalbar, di Pontianak, Senin (27/6/2016) menyuarakan, tuntutan mereka agar BOS segera dicairkan dalam minggu ini. Bila tidak ia tidak akan membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2016/2017.

"Kami tidak akan menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2016-2017," ucapnya.

Aksi damai melibatkan ribuan guru tersebut terjadi lantaran sudah tiga bulan BOS tidak dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

Bahkan, Jamain mengatakan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi bila BOS tak kunjung cair.

Korlap Aksi Prof Dr H Samion H AR yang juga Rektor IKIP PGRI Pontianak berharap, Pemprov Kalbar segera mencairkan tuntutan para guru.

Hingga saat ini Gubernur Kalbar Cornelis belum menandatangani pencairan dana BOS sehingga berdampak pada belum dibayarnya gaji guru honorer di 14 kabupaten/kota.

Ribuan pengunjuk rasa antara lain mendesak segera dicairkannya BOS, aksi damai guru juga menyuarakan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap guru, tingkatkan tunjangan guru, dan mendesak agar guru honorer agar diangkat menjadi PNS.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansah menyatakan, akan memperjuangkan aspirasi guru yang mendesak Pemprov Kalbar segera mencairkan dana BOS yang sudah terlambat sejak tiga bulan terakhir.

Suryansah pun berkata, sudah semestinya guru mendapat pelayanan yang baik, sebab semua tidak akan bisa cerdas tanpa ada guru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan, sedang melakukan berbagai kajian sehingga kira-kira seminggu lagi baru bisa mencairkan dana BOS.

"Ada permasalahan mendasar yang harus diselesaikan bersama-sama, agar ke depannya tidak ada guru dan pihak kepala sekolah yang disalahkan lagi dalam pengelolaan dana BOS," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement