Gelar Bukber, Posbakum PA Malang 'Ngaji Penegakan Hukum'

TIMESINDONESIA, MALANG – Buka bersama (bukber) yang menjadi tren saat Ramadhan, dimanfaatkan banyak kalangan menjadi kegiatan yang menarik dan bermanfaat kepentingan publik dan bahkan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satunya apa yang dilakukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menggelar bukber yang diisini dengan 'ngaji hukum' bersama praktisi hukum yang ada di Malang.

Acara bukber bertema "Ngaji Hukum' itu digelar di sebuah rumah makan Ocean Garden, Kota Malang, Sabtu (25/6/2016).

Hadir dalam bukber itu, praktisi hukum sekaligus advokat muda, di Kabupaten Malang, Abdul Fatah, dan alumni Posbakum PA Kepanjen, Kabupaten Malang, Hambali, serta anggota Posbakum lainnya.

Menurut Ketua Posbakum PA Kepanjen, Kabupaten Malang, Mifta Choirin, yang hadir juga dalam acara itu, bahwa 'ngaji hukum' di bulan Ramadhan itu sangat penting bagi generasi muda.

"Tidak hanya sekedar bukber. Tapi, di isi dengan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai," kata perempuan yang murah senyum itu.

Dia banyak berkisah soal penegakan hukum di Indonesia, terutama kondisi hukum di Kabupaten Malang.

"Jika di Kabupaten Malang, proses hukum masih berjalan normal dan Posbakum siap melayani masyarakat yang butuh bantuan hukum," akunya.

Sementara itu, menurut Abdul Fatah, kondisi hukum di Kabupaten Malang, umumnya di Indoensia masih dalam kondisi stabil. "Namun, banyak hal yang harus terus dibenahi oleh penegak hukum," jelasnya.

Terutama, soal Sumber Daya Manusia-nya, yang harus terus ditingkatkan kualitas pemahaman dan interpretasi soal hukumnya.

"Soal keberani penegak hukum dalam memberantas mafia hukum, perjudian dan ketidakadilan lainnya. Hal itu yang masih lemah di Indonesia, terutama di Kabupaten Malang," katanya.

Selain itu, Hambali yang juga alumni Posbakum PA Kepanjen, Kabupaten Malang menambahkan, bahwa sosialisasi hukum harus dibantu oleh pemerintah daerah.

"Tidak hanya menjadi kewajiban lembaga penegak hukum yang ada. Pemerintah dan masyarakat harus ikut serta menyosialisasikan hukum kepada masyarakat. Tujuannya, supaya keadilan bisa ditegakkan," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement