TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro melemparkan usul pembentukan kawasan bebas pajak atau tax haven di Indonesia, terutama bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri.
"Ini sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia, karena kalau tetap ingin berbisnis di luar negeri, ya tidak apa-apa, tapi basisnya di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, wacana ini lahir karena banyak perusahaan nasional yang saat ini memiliki basis usaha dan terdaftar di berbagai negara tax haven demi mendapat kemudahan pajak. Ia menilai jika direalisasikan, perusahaan nasional bisa mendapat insentif serupa, meskipun secara resmi melakukan kegiatan usaha di dalam negeri.
Bambang mengatakan Indonesia bisa mencontoh wilayah Labuan di Malaysia yang tercatat sebagai salah satu kawasan offshore financial centre bagi beberapa perusahaan multinasional Asia Tenggara.
"Labuan itu bagian dari Malaysia, tetapi karena merupakan basis aktivitas di luar negeri, maka perlakuan pajaknya berbeda, tidak sama dengan Malaysia. Padahal kebanyakan yang bermarkas di situ kebanyakan pengusaha dan perusahaan Malaysia," paparnya.
Meski belum mau mengungkapkan model tax haven yang akan dibentuk, ia memastikan manfaatnya akan besar bagi Indonesia. "Pembentukan tax haven sudah dibahas di level atas, ini kita pertimbangkan dan nanti difollow up. Tapi, sekarang kita fokus dulu ke tax amnesty," pungkasnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Khoirul Anwar |
| Publisher | : Dhian Mega |
| Sumber | : Berbagai Sumber |
