Standar Teknologi Kereta Cepat, Menhub Minta Jaminan Tiongkok

TIMESINDONESIA, TIONGKOK – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta kepastian Tiongkok terkait standar tekonologi yang akan digunakan pada kereta api cepat Bandung-Jakarta, agar kenyamanan dan keselamatan penumpang benar-benar terjamin.

"Mereka harus benar-benar menerapkan standar teknis, termasuk teknologi yang digunakan di sini (Tiongkok-red), pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi mereka, saya tidak akan keluarkan ijin bagi operasional kereta cepat ini," katanya kepada Antara Beijing.

Sepanjang Jumat (22/4/2016), Menhub Jonan secara terpisah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Pembangunan dan Reformasi Tiongkok, Xu Shaoshi dan Menteri Transportasi Tiongkok Yang Chuantang serta Presiden China Railway Sheng Guangzu.

Didampingi Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo, dalam pertemuan dengan Menteri Xu Shaoshi, Jonan menegaskan jika pihaknya sangat mendukung dengan proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta, namun standar teknis dan teknologi yang digunakan harus jelas.

"Standar teknis dan teknologi yang digunakan sangat berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Karenanya pihak NDRC dan konsorsium harus dapat memastikan standar teknis serta teknologi yang digunakan," paparnya.

Jonan menambahkan jika di Tiongkok menggunakan lebar rel kereta api 5 meter, untuk kecepatan 350 kilometer per jam, itu pula yang digunakan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung. "Jangan diubah standarnya, lebar rel 4,6 meter, untuk kecepatan 350 kilometer jam. Selisih 0,4 meter itu sangat berpengaruh," pintanya.

Dalam proyek senilai Rp78 triliun tersebut, China semula mencantumkan standar kecepatan 250 kilometer per jam, dengan lebar rel kereta api 4,6 meter. Namun, belakangan tingkat kecepatan ditingkatkan menjadi 350 kilometer per jam, tanpa merubah lebar rel kereta menjadi 5 meter, seperti standar teknis yang digunakan di Tiongkok.

"Proyek ini dibangun oleh China, menggunakan standar teknis dan teknologi China. Ya itu yang dipakai, jangan menggunakan standar berbeda. Jika, ini dilakukan maka kami akan menggunakan konsultan independen negara lain untuk proyek ini. Tentu pihak China mau kan," tegas Jonan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement