Pengamat USU: Pemerintah Belum Transparan Tetapkan Harga BBM

TIMESINDONESIA, MEDAN – Pemerintah sudah memutuskan akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal Januari mendatang. Namun langkah itu dinilai masih mengandung proses perhitungan yang tidak transparan.

Keyakinan itu diutarakan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo yang mengatakan, "Langkah kebijakan Pemerintah menurunkan BBM didukung, tetapi perlu lebih transparansi dalam perhitungannya agar tidak terus menjadi polemik dan mencerdaskan masyarakat."

Menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu, dalam beberapa kali penyesuaian harga BBM masih terlihat jika pemerintah tak transparan dan juga tak konsisten dalam penetapan harga.

Dengan acuan harga minyak mentak di pasar dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Wahyu merasa penurunan harga premium menjadi Rp 7.150 per liter saja dinilai tidak proposional. Belum lagi adanya tambahan pungutan dana ketahanan energi Rp 200 per liter.

"Penurunan harga BBM khususnya premium yang hanya sebesar Rp 150 per liter dan adanya pengutan dana ketahanan energi sangat tidak tepat. Apalagi pungutan dana ketahanan energi belum memiliki landasan hukum," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement