Beralasan Ruwet, DPRD Gunung Kidul Enggan Pakai BPJS

Selasa, 18 Agustus 2015 - 20:27 | 47.06k

TIMESINDONESIA – TIMESINDONESIA, JOGJAKARTA – Tak semua instansi pemerintahan di Jogjakarta menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sebagai jaminan kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Kidul, Jogjakarta, misalnya. Para anggotanya lebih memilih menggunakan asuransi swasta dibandingkan ikut BPJS.

Anggota DPRD Gunung Kidul dari Fraksi PKS Ari Siswanto, beberapa saat lalu (18/8) mengaku tidak masalah menggunakan BPJS. Namun masih perlu adanya perbaikan terutama berkaitan dengan pelayanan mekanisme.

Sesuai dengan perjanjian, asuransi dengan pihak ketiga akan berakhir Kamis (20/8). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, pemerintah kabupaten tidak diperbolehkan lagi menganggarkan jaminan kesehatan di luar JKN-BPJS.

"BPJS itu rumit, jauh dari askes karena harus menunjuk proses rujukan dan penggunaan dokter pribadi," katan Ari.

Ia mengatakan pihaknya berharap BPJS memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. "Masih perlu perbaikan dari segi pelayanan," katanya.

Sementara, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gunung Kidul Eko Rustanto mengatakan dirinya memilih untuk menggunakan asuransi swasta jika dibandingkan dengan BPJS. Namun demikian, dirinya akan menerima jika ada keputusan menggunakan asuransi BPJS.

"Secara pribadi memilih menggunakan swasta," katanya.

Eko beralasan, penggunaan BPJS yang rumit membuatnya memilih asuransi swasta. Selain itu, asuransi swasta mengcover hampir semua penyakit jadi mudah.

"Keluhan penggunaan BPJS masih terus terjadi. Saya mendengar sendiri saat reses kemarin, dan itu yang membuat saya memilih menggunakan asuransi swasta," katanya.

Menurut dia, permasalahan BPJS juga menimpa anggota DPRD DIY yang harus membayar sendiri pembayaran rumah sakit. Padahal dia memiliki asuransi BPJS.

"Ini hanya contoh kecil, padahal secara kelembagaan, beliau dicover oleh BPJS," sesalnya.

Dia berharap BPJS memperbaiki pelayanan dan terbuka terhadap masyarakat. "Kami berharap adanya perbaikan, sehingga masyarakat termasuk anggota dewan nyaman jika harus menggunakan," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.