TIMESINDONESIA – TIMESINDONESIA, MALANG – Dalam pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah, 70 persen dibumbui praktik moneypolitik. Bahkan, menjadi hal biasa setiap kali pemilihan gubernur dan bupati/walikota berlangsung.
“Hasil survei KPK beberapa waktu lalu, praktik money politik dilakukan guna meraih kekuasaan,” jelas Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP, di Kantor MCW, beberapa menit lalu.
Padahal, calon pemimpin yang ikut serta Pemilukada berstatus tersangka kasus korupsi dan sebagainya.
Lantas, sambungnya, dalam memilih pemimpin, dasar apa yang digunakan oleh publik, jika status tersangka bukan tolok ukur utama.
“Yang tidak berhasil siapanya, memilih pemimpin tidak lagi mengacu pada integritas dan kejujuran,” papar mantan wartawan itu.
Dikatakan, era kepemimpinan Jokowi, tambah dia, cukup bagus dalam memilih pejabat publik dengan melibatkan PPATK dan KPK, seperti seleksi calon menteri, dan pejabat eselon.
Meski begitu, semangat tersebut tidak berkelanjutan.”Pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri, kami tidak dilibatkan, mungkin KPK dinilai tidak punya urusan,” pungkasnya.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
| Sumber | : = |
